Empat Masalah Prioritas Kalimantan

Dari Rakerwil Apeksi Regional V Kalimantan

BONTANG–Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dalam pembukaan rapat kerja Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) wilayah V Regional Kalimantan di Bontang menegaskan setidaknya ada empat masalah di Kalimantan yang menuntut perhatian.

Karenanya menurut Mukmin Faisyal, perlu adanya perhatian khusus dan langkah prioritas yang wajib dilakukan para kepala daerah untuk dituntaskan di tingkat pusat. “Ini mengenai pembangunan dalam memajukan daerah Kalimantan,” ujarnya, Sabtu (11/10).

Keempat permasalahan mendasar itu menurut Wagub, belum terealisasikannya jalan Trans Kalimantan (Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara). “Meskipun pembangunan  itu sudah direncanakan sejak era Orde Baru,”  tegas Mukmin.

Karena tidak terhubungkan dan tidak lancarnya transportasi darat maupun udara antarkota sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan menjadi terhambat.

Selain itu, masalah kemiskinan dan migrasi. Dimana kedua masalah ini saling berkaitan, padahal Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam dan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang seolah menjadi gula bagi daerah lain di luar Pulau Kalimantan.

“Banyak pendatang yang masuk ke kota-kota di Kalimantan, namun sangat disayangkan banyak di antaranya yang tidak memiliki skill atau keahlian, sehingga tidak terserap lapangan pekerjaan yang akhirnya menganggur dan menambah jumlah penduduk miskin,” katanya.

Mukmin mengingatkan jangan sampai terjadi atau bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan justru terbesar bersumber dari penduduk dengan kategori miskin dengan sumber daya yang sangat lemah yang akhirnya menjadi beban pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan lainnya yakni dari lima provinsi di Kalimantan yakni Kalbar, Kalteng, Kaltim dan Kaltara merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.

Namun demikian ujar Mukmin hingga kini masih terlihat belum sepenuhnya perhatian pemerintah pusat tertuju pada wilayah perbatasan. “Padahal  kita tidak lagi menganggap perbatasan sebagai pintu belakang tapi halaman depan bagi kedaulatan Negara,” tegas Mukmin.

Karena itu lanjut Wagub, pembangunan di daerah perbatasan harus ditingkatkan. “Kita berharap dengan pembangunan dan mantapnya kondisi perbatasan maka dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kota dan daerah lain di Kalimantan,” harapnya.

Terkait dengan hak-hak daerah tegas Wagub maka Apeksi dengan kewenangannya hendaknya terus berusaha memperjuangkan aspirasi daerah agar dapat didengar, diperhatikan dan diwujudkan secara nyata oleh pemerintah pusat.

Antara lain menyangkut kucuran dana APBN, dana perimbangan keuangan yang layak, hak-hak mengelola sumber daya alam sendiri, hak pungut pajak, perizinan penanaman investasi, kewenangan yang lebih luas untuk dinas/instansi termasuk kewenangan lintas sektoral lainnya.

“Rakerwil kedua  Apeksi, saya berharap dapat disusun program-program kerja sehingga melahirkan pemikiran atau masukan baru yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan yang kita hadapi saat ini,” harap Mukmin Faisyal.

Sementara itu Ketua Komisariat Apeksi Wilayah V Regional Kalimantan H Syahari Ja’ang mnyebutkan rapat kerja kali ini merupakan yang kedua dalam tahun 2014 dan diikuti sembilan kota di wilayah Kalimantan.

“Dalam setiap rapat kerja, kami selalu membahas berbagai permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah maupun terkait keseluruhan pembangunan regional Kalimantan dan hasil rumusan dan rekomendasi kita sampaikan ke pusat untuk ditindaklanjuti,” ujar Syaharie Ja’ang.

Kali ini rapat kerja Apeksi Regional Kalimantan mengambil tema peran strategis perhubungan udara dalam rangka meningkatkan daya saing kota-kota anggota Apeksi Regional Kalimantan dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Syaharie Ja’ang mengungkapkan tema raker kali ini sangat relevan terutama dengan kondisi kewilayahan yang dimiliki masing-masing daerah di Kalimantan. “Kita memerlukan jalur transportasi guna aksesibilitas dan konektivitas antar daerah,” ujarnya

Kegiatan diikuti sembilan kota anggota Apeksi yakni Kota Bontang, Balikpapan dan Samarinda serta Tarakan, Kota Palangkaraya dan Pontianak, Banjarmasin dan Banjar Baru serta Singkawang dihadiri Walikota Bontang H Adi Dharma.

Ikut hadir Wakil Direktur Eksekutif Apeksi Pusat Yudha Pranoto dan Wakil Walikota H Isro Umarghani serta Ketua DPRD Kota Bontang , jajaran Pemkot dan FKPD Bontang. (yans/sul/hmsprov) 

//Foto: UNTUK KALIMANTAN. Wagub Mukmin Faisyal bersama Ketua Komisariat Apeksi  Wilayah V Regional Kalimantan H Syaharie Ja'ang dan Walikota Bontang H Adi Dharma saat menghadiri Rapat Kerja Apeksi Wilayah V Regional Kalimantan di Bontang, Sabtu (11/10).(masdiansyah/humasprov kaltim)

Berita Terkait