Empat Tahun Terbaik Nasional
Reformasi Birokrasi di Kaltim Menuai Hasil Sangat Baik
 
SAMARINDA–Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2013) dibawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy, kinerja Pemprov Kaltim di bidang reformasi birokrasi menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat baik. Kaltim selama empat tahun berturut-turut (2009-2012) mencatat prestasi dengan predikat Pemprov terbaik atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah. 
Atas prestasi tersebut, Pemprov mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta piagam penghargaan dari Deputi Akuntabilitas Aparatur Kemenpan-RB atas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kemenpan-RB secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 7/1999.
Selain itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan telah menunjukkan capaian yang sangat baik. Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kerjasama antardaerah, Pemprov telah membuat kesepakatan dan mengimplementasikan bentuk kerjasama dengan beberapa daerah, baik dalam skala internasional, nasional, provinsi maupun  kabupaten/kota. 
Jumlah kesepakatan kerjasama periode 2009-2013 sebanyak 81 kesepakatan dengan implementasi kegiatan mencapai 47,8 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 26,2 persen. 
“Beberapa kesepakatan kerjasama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM adalah dengan Australia dan beberapa Perguruan Tinggi seperti UGM, UNDIP, IPB dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya. Kemudian dalam rangka penyediaan transmigrasi dan ketenagakerjaan, Kaltim juga telah bekerjasama dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Awang Faroek. 
Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga periode 2009-2013 telah menunjukan peningkatan yang cukup pesat. Jumlah kesepakatan sampai Juni 2013 sebanyak 197 buah. Artinya rata-rata pertahun sebanyak 40 buah dengan tingkat keberhasilan implementasi sebesar 38,9 persen atau meningkat dari 2008 yang hanya 15 kesepakatan dengan tingkat implementasi sebesar 24 persen. 
“Kerjasama dengan pihak ketiga ini diarahkan untuk dapat meningkatkan perekonomian dan percepatan pembangunan di Kaltim. Dan tentu saja tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Sementara itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diresmikan pada Maret 2011 oleh Menteri BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang saat itu dijabat oleh Gita Wirjawan, menunjukan hasil yang sangat baik. 
Berdasarkan penilaian BKPM, hingga saat ini, Kaltim telah  memiliki tiga kabupaten/kota dengan PTSP berkualifikasi “Bintang”, yaitu Bontang, Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Pada 2013, ditargetkan PTSP yang ada di seluruh kabupaten/kota di Kaltim dapat  berkualifikasi “Bintang”. 
“Keberadaan PTSP telah meningkatkan 25 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam tiga tahun terakhir PTSP telah menerbitkan lebih dari 72 ijin, berupa ijin dan non perijinan. Dari tahun ke tahun ijin yang diterbitkan meningkat hingga 85 persen dan realisasi kegiatan selalu mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.  (her/hmsprov)
 
Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat meninjau pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kantor BPPMD Kaltim beberapa waktu lalu. (dok/humasprov)
 
 
Berita Terkait