Evaluasi Kinerja Belanja Daerah

Mukmin : Kejar Target Opini WTP

JAKARTA – Dalam upaya percepatan dan pelaksanaan kinerja keuangan terkait belanja daerah, maka perlu dilakukan perbaikan serta evaluasi lebih intensif terhadap kegiatan dan pelaporan penggunaan keuangan daerah.

Evaluasi dan perbaikan laporan keuangan terkait belanja daerah menurut Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP, sangat penting terutama bagian dari upaya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan keuangan negara.

“Koreksi dan perbaikan laporan hasil keuangan daerah yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap pelaporan manajemen keuangan di daerah perlu ditindaklanjuti,” kata Mukmin Faisyal usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap Belanja Daerah Kaltim di Gedung BPK-RI Jakarta, Rabu (9/9).

Mukmin menegaskan, sudah menjadi komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota  di Kaltim untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI terhadap kinerja keuangan daerah.

Namun, lanjutnya, masih perlu diperhatikan pola-pola penggunaan serta sistem manajemen keuangaan daerah agar lebih bermanfaat, efesien dan efektif untuk pembangunan daerah. Utamanya, dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga yang perlu dilakukan setiap daerah maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah menindaklanjuti dan memperbaiki laporan belanja daerah atas hasil koreksi atau pemeriksaan BPK-RI.

“Kita sudah bertekad kejar target opini WTP setiap tahun. Namun harus tetap diutamakan penggunaan dan pemanfaatan keuangan daerah  lebih baik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang tergambar dari laporan keuangan daerah sebagai bentuk transparansi manajemen keuangan pemerintah daerah,” harap Mukmin Faisyal. 

Sementara itu Anggota VI BPK-RI Bahrullah Akbar mengakui Kaltim merupakan salah satu daerah yang tertib waktu dalam penyampaian pelaporan audit keuangan daerah untuk sisa akhir pemeriksaan semester satu bahkan lima dari 11 daerah Kaltim telah meraih WTP.

“Kami sangat apresiasi komitmen pemerintah daerah di Kaltim menyampaikan laporan audit keuangan tepat waktu. Lima daerah (Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota) dari 11 daerah telah meraih WTP walaupun ada satu daerah masih disclaimer,” ujar Bahrullah Akbar.

Dia menambahkan evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI sebagai bentuk pendampingan yang dilakukan agar terbentuk tata kelola dan manajemen keuangan daerah yang lebih baik, transparan, efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Ada pola pelaporan terbaru yang diberlakukan yang mengadopsi sistem Acrual hendaknya mampu mempermudah pelaporan audit keuangan daerah dan bukan membebani. Kami juga berupaya agar WTP tetap bertahan setiap tahun bagi daerah-daerah di Kaltim,” ungkap Bahrullah Akbar.

Ikut hadir menyerahkan LHP BPK-RI, Kepala Auditorat VIB Adi Sudibyo dan Auditor Utama KN VI BPK-RI Sjafrudin Mosii serta Kepala BKP-RI Perwakilan Kaltim Sri Haryoso Suliyanto.

Tampak hadir Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Pj Bupati Kutai Kartanegara H Khairil Anwar, Wakil Bupati Kutai Barat Didik Effendi serta Plh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Yulianti. (yans/sul/adv)

Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal saat penandatanganan dan ketika menerima LHP BPK-RI atas Belanja Daerah Kaltim dari Auditor Utama BPK-RI Sjafrudin Mosii (kiri) disaksikan Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun (paling kanan).(fadjar/humasprov kaltim)

 

Berita Terkait