Kalimantan Timur
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Foto: syaiful/biro.adpimkaltim

Pemerintah masih belum bisa beranjak  dari standar pelayanan minimal (SPM). Padahal semakin hari masyarakat menginginkan standar pelayanan yang terus membaik dan lebih profesional.

Kondisi ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim HM Sa'bani saat membuka Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (17/9/2021).

“Sampai saat ini kita masih bicara standar pelayanan minimal. Artinya paling dasar atau yang paling rendah. Itupun belum bisa kita cover seluruhnya,” keluh Sa’bani mengawali sambutannya. 

Sa’bani mempertanyakan, kapan standar pelayanan minimal ini bisa dipenuhi? Lantas kapan pelayanan ini bisa meningkat, tidak lagi minimal, atau paling tidak lebih baik dari minimal. 

Menurutnya, itulah menjadi tugas pemerintah baik yang ada di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk berupaya keras memenuhi kebutuhan pelayanan ini dengan sebaik mungkin.

“Jadi perlu upaya lebih keras lagi. Kita harapkan terus lakukan evaluasi dan refleksikan hasil evaluasi itu agar pelayanan bisa diberikan sebaik-baiknya kepada masyarakat,” pinta Sa’bani.

Beberapa pelayanan dasar setiap waktu masih menerima keluhan masyarakat. Misal bidang Pendidikan. Mulai dari kapasitas satuan pendidikan, SDM, sarana dan prasarana, dan lainnya.

“Setiap penerimaan siswa baru juga pasti ribut. Karena kita memang masih belum bisa menyiapkan semuanya dengan baik,” keluh Sa’bani lagi.

Salah satu solusinya lanjut Sa’bani perlu ada perencanaan yang baik dan terintegrasi, sehingga pada titik tertentu target SPM itu bisa dituntaskan. 

Sektor lain yang juga kerap mendapat keluhan masyarakat adalah kesehatan. Mulai soal pelayanan, SDM, sarana prasarana dan lainnya.  Mengakses pelayanan kesehatan tidak mudah bagi masyarakat. Banyak hirarki dan lika-likunya, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Misalnya, tingkatan pelayanan kesehatan dimulai dari puskesmas. Tapi masyarakat sendiri tidak yakin. 

“Karena kadang-kadang di puskesmas tidak ada dokternya. Jadi mereka minta rujukan saja untuk layanan tingkat lanjut,” kata Sa’bani.

Demikian pula peningkatan teknologi digital pelayanan Kesehatan. Tidak semua masyarakat familiar dengan pola baru itu. Maka tugas pemerintah harus terus memberikan edukasi agar masyarakat bisa lebih dekat dengan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Acara juga dihadiri Kepala Biro PPOD Setda Provinsi Kaltim Deni Sutrisno. Rapat digelar secara luring dan daring diikuti puluhan peserta dari kabupaten dan kota se-Kaltim. (sul)

Berita Terkait