Fatur: PNPM Berperan Dukung Penanggulangan Kemiskinan Kaltim

Jambore dan Seminar UPK PNPM-MP

SAMARINDA - Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman menyatakan untuk membantu pemerintah di daerah melalui program penanggulangan kemiskinan, peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sangat dirasakan.

Melalui kinerja dan informasi yang dilakukan UPK, pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat di daerah, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi di wilayah perdesaan.

“Saya berharap UPK terus berperan dalam membantu pemerintah guna mendukung pelaksanaan PNPM-MP di daerah, terutama penanggulangan kemiskinan. Karena itu, Pemprov sangat mendukung kegiatan jambore dan seminar UPK PNPM Mandiri Perdesaan di daerah. Semoga dengan kegiatan ini dapat membantu dan mendukung pelaksanaan program tersebut di Kaltim,” kata Fatur Rahman saat memberi arahan kepada peserta jambore dan seminar UPK PNPM-MP se Kaltim di Gedung Serbaguna Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, Jumat (18/4).

Menurut dia, pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah diupayakan melalui berbagai macam pembangunan sektoral. Meski demikian, penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Pemerintah terus berupaya mengambil langkah-langkah pengintegrasian dan perluasan program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP.

Sementara, terkait penyelenggaraan jambore dan seminar ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah strategis dalam rangka peningkatan pembinaan semangat atau motivasi para pelaku pelaksana dan pengelola program.

Selain juga sebagai wadah penyebarluasan informasi berbagai produk Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang bergerak dalam pengembangan usaha produktif serta sebagai forum kebersamaan untuk menggali gagasan pemikiran dalam rangka meningkatkan perekonomian perdesaan.

”Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang tidak saja dihadapi Indonesia, namun juga oleh negara-negara berkembang. Dalam kaitan itulah, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sejak 2007 telah mendesain program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.       

Menurut dia, dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kaltim, dibutuhkan rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan itu, Pemprov Kaltim termasuk pemerintah kabupaten/kota setelah berkomitmen dan konsisten untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program, terutama melalui program-program pro rakyat, yang bersentuhan langsung dengan warga miskin, termasuk PNPM Mandiri Perdesaan.

”Hasil pelaksanaan kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan 2013 telah ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan dasar di perdesaan, antara lain pembuatan jalan desa, jembatan, pengairan, mobil angkutan untuk anak sekolah, pembangunan Posyandu, pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), gedung serbaguna, tambatan perahu dan pasar desa,” jelasnya.  

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan, tujuan jambore dan seminar tersebut untuk memberikan motivasi kepada seluruh personil UPK, sehingga terus mendukung pelaksanaan PNPM-MP di daerah.

Menurut dia, guna mendukung program PNPM-MP di tujuh kabupaten se Kaltim, Pemprov Kaltim telah memberikan bantuan pembinaan masing-masing tiga UPK di kabupaten yang meraih juara lomba UPK tingkat kabupaten, yakni Rp300 juta.

”Alhamdulillah semua itu telah kita realisasikan pada 2013. Bahkan, pada bulan ini gubernur akan meresmikan gedung UPK di Kecamatan Kuaro di Kabupaten Paser. Diharapkan ini dapat membantu UPK untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan di daerah,” jelasnya.(jay/es/hmsprov)    

 

 

 

Berita Terkait