Fatwa Halal MUI untuk KB Pria Vasektomi

SAMARINDA – Walaupun peserta KB pria setiap tahun selalu mengalami peningkatan namun belum menunjukkan jumlah yang signifikan. Namun, dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) target kepesertaan pria untuk mengikuti program tersebut  meningkat.
“MUI telah mengeluarkan fatwa halal tentang vasektomi atau operasi medis (bedah minor) dengan mengikat saluran sperma pria. Sehingga menjadi dasar bagi pria ikut ber-KB,” ujar Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, Jufri Yasin, usai Sosialisasi KB Pria di Samarinda, Senin (25/3).
Menurut Jufri, belum diperbolehkannya  pria ber-KB dengan cara vasektomi karena dianggap mengebiri padahal hanya memotong saluran sperma. Pada 2012 jumlah pria di Kaltim yang melakukan Medis Operasi Pria (MOP/Vasektomi)  sebanyak 176 orang.
Apalagi, selama ini KB indentik dengan kaum perempuan. Padahal, berbagai alat kontrasepsi (alkon) telah disediakan bagi pria untuk ber-KB termasuk MOP namun pesertanya masih sedikit khususnya pola vasektomi.
“Kita berupaya merubah paradigma dan pola pikir kaum  pria bahwa ber-KB bukan saja kewajiban kaum perempuan tetapi tenggungjawab bersama. Terutama untuk menciptakan keluarga kecil mandiri dan sejahtera serta berkualitas,” jelas Jufri.
Ditambahkannya, program KB sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Karena, pertumbuhan penduduk secara alami atau melalui kelahiran masih tinggi baik Kaltim maupun nasional.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang KB Pria BKKBN, Edy Purwoko, mengatakan pihaknya terus berupaya menyosialisasikan hasil fatwa MUI di Cipasung 2012 ke setiap daerah dengan melibatkan tokoh agama maupun organisasi keagamaan.
“Selama ini salah satu alasan penyebab rendahnya keikutsertaan KB pria karena belum adanya fatwa yang menghalalkan vasektomi. Padahal KB pria hanya dua yakni dengan cara vasektomi atau menggunakan kondom,” ujar Edy Purwoko.
Sosialisasi KB Pria diikuti 40 peserta terdiri dari jajaran MUI se-Kaltim, kepala bidang dan kepala sub bidang KB kabupaten/kota, serta Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Kaltim. (yans/hmsprov)
 

Berita Terkait
Government Public Relation