Kalimantan Timur
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, Wagub : Harus Lebih Baik

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat memberi pengarahan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kaltim 2018-2023. (rian/humasprov kaltim)

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim 2018-2023 di Pendopo Lamin Etam, Rabu (31/10). 

Hadi Mulyadi mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan ide-ide penting demi kemajuan Kaltim lima tahun ke depan.  Harus diakui kata Hadi, hingga saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Kaltim kaya sumber daya alam, tetapi masih banyak warganya miskin.

"Persoalan ini menjadi tugas kita bersama untuk merumuskan langkah agar Kaltim bisa lebih baik.  Maka dari itu melalui forum konsultasi publik ini diharapkan seluruh stakeholders bisa memberi masukan untuk program pembangunan Kaltim yang lebih baik lagi," kata Hadi Mulyadi di depan ratusan peserta forum konsultasi.

Hadi juga  mengingatkan  semua yang mendapat amanah untuk membangun Kaltim, bahwa pembangunan berkelanjutan itu bukan sekadar slogan, tetapi harus diimplementasikan pada  rumusan strategis dalam RPJMD untuk lima tahun ke depan. Kemudian dituangkan dalam program-program tahunan.

"Saya meminta secara serius agar Provinsi Kaltim tidak sekadar menjadi penyumbang devisa untuk  Indonesia, tetapi Kaltim harus  mampu membangun untuk mensejahterakan masyarakatnya," tegas Hadi Mulyadi. 

Ke depan lanjut Hadi Mulyadi,  beberapa basis ekonomi  wilayah yang harus mendapatkan perhatian serius diantaranya produktivitas pertanian. Bagaimana sektor tersebut bisa maju  untuk meningkatkan produktivitas dengan pembangunan jalan produksi pertanian maupun hal-hal lainnya

"Untuk itu, saya  mengimbau tidak hanya untuk sektor pertanian, tetapi juga dinas-dinas terkait dalam proses peningkatan produktivitas pertanian juga mendapatkan perhatian yang serius termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian potensi pariwisata, serta lainnya, temasuk energi baru terbarukan serta termasuk isu lingkungan," papar Hadi Mulyadi. (mar/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait