Full Day School Masih Wacana

SAMARINDA - Wacana yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang full day School (sekolah sehari penuh) bagi siswa SD-SMP sederajat di Indonesia menuai pro dan kontra.

Menanggapi pro kontra tersebut, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan Kaltim menegaskan informasi tersebut masih sebatas wacana atau belum menjadi kebijakan tetap.  Secara resmi, wacana ini juga belum disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi, full day school masih sebatas wacana. Orangtua siswa maupun pihak sekolah tidak perlu khawatir dengan rencana tersebut,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Dayang Budiati didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK dan Perguruan Tinggi Basmen Nainggolan di Samarinda, Kamis (11/8).

Menurut Dayang, sebenarnya program ini sangat baik. Hanya saja, harus dikoordinasikan terlebih dulu dengan semua pihak, termasuk perlu adanya kajian atau penelitian yang dilakukan berbagai pihak, sehingga tidak mengakibatkan pro dan kontra di masyarakat, terutama orangtua dan sekolah.

Dayang menegaskan, tujuan full day school ini sesungguhnya sangat bagus, yaitu untuk membentuk karakter siswa agar menjadi orang yang mampu membawa diri menjadi manusia yang berkepribadian baik dan berprestasi serta mampu meningkatkan aktivitas siswa.

Meski program ini bagus, tetapi perlu strategi maupun cara untuk menjalankannya, karena program tersebut belum diketahui bagaimana tata cara pelaksanaannya dan siapa yang harus terlibat dalam pelaksanaan itu.

“Program ini niatnya bagus. Anak akan lebih banyak beraktifitas. Misal, mereka yang suka olahraga bisa melaksanakan olahraga. Kemudian bagi mereka mempunyai pekerjaan rumah, bisa mengerjakan langsung tugas tersebut, sehingga tidak perlu melaksanakan tugas sekolah di rumah,” jelasnya.

Tetapi,  lanjut dia, harus juga dipikirkan bagaimana makan siswa dan biaya untuk para guru yang harus menambah jam kerja mereka. Pasalnya hal ini akan berkaitan langsung dengan persoalan isi perut anak dan tambahan penghasilan para guru. 

“Rencana ini pasti akan berkonsekuensi terhadap pembiayaan. Jadi, perlu kajian terlebih dulu dan koordinasi dari berbagai pihak. Prinsipnya Pemprov Kaltim menunggu dan saat ini belum ada informasi resmi dari pusat ke daerah,” jelasnya. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation