Garda Batas Perlu Terbentuk di Mahulu

Garda Batas Perlu Terbentuk di Mahulu

 

SAMARINDA - Menjaga batas negara dan keutuhan wilayah negara merupakan tanggung jawab semua warga negara. Oleh karena itu, Garda Batas diperlukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga, memelihara dan menggerakkan pembangunan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang merupakan beranda terdepan NKRI karena berbatasan dengan Negara Malaysia.

Koordinator Tim Pembentukan Garda Batas dari Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) kaltim Budi Santoso menjelaskan, bahwa Garda Batas ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan Garda Batas RI.

"Dalam aturan itu, dibentuknya Garda Batas itu dalam upaya menggerakkan, meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perbatasan. Selain itu, juga untuk memperkokoh keutuhan wilayah negara, jiwa kebangsaan dan rasa kebangsaan serta dapat memperkuat unsur komponen pendukung sistem pertahanan semesta yang memiliki kesadaran bela negara," katanya.

Garda Batas yang perlu dibentuk ini terdiri atas lima unsur masyarakat yakni unsur pemerintah desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, toko pendidikan, tokoh adat atau agama. Lima unsur ini memiliki peran sebagai penjaga, pemelihara dan penggerak pembangunan.

Penjaga yang dimaksud, kata Budi, Garda Batas turut berpartisipasi secara aktif dalam menjaga batas wilayah negara dan penanganan permasalahan lintas batas sesuai kapasitas kemampuannya. Sedangkan, pemelihara ini diartikan untuk memelihara garis batas negara dan hasil-hasil pembangunan.

"Peran yang terakhir sebagai penggerak pembangunan, Garda Batas ini nantinya berpartisipasi secara aktif dalam upaya membantu mempercepat permasalah lintas batas dan pembangunan kawasan perbatasan," katanya.

Budi menambahkan, Garda Batas ini nantinya akan menjadi pelopor penggerak pembangunan fisik dan sekaligus pelopor pembangunan jiwa NKRI.

"Oleh karena itu, Garda Batas ini perlu dibentuk di Kabupaten Mahulu. Saat ini, kami masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mahulu terkait pembentukkan Garda batas ini karena usulannya harus disampaikan oleh Bupati kepada gubernur melalui BPPD kaltim dan kemudian disampaikan ke BNPP," katanya. (rus/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation