SAMARINDA – Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi nasional. Kali ini, Kaltim masuk dalam lima provinsi terbaik untuk kategori "Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pembubuhan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Terbanyak".
Atas capaian tersebut, Kaltim berhak menerima penghargaan dari Menteri Sosial (Mensos RI) Juliari Batubara. Penyerahan penghargaan rencananya akan dilangsungkan di Claro Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (27/11/2019) mendatang.
Raihan penghargaan tidak lepas dari keberhasilan implementasi PKH sebagai program prioritas nasional dari Kementerian Sosial yang dilaksanakan Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial selaku koordinator pelaksanaan PKH di wilayah Kaltim.
Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor diwakili Kepala Dinas Sosial Kaltim HM Agus Hari Kesuma, dijadwalkan akan menerima langsung penghargaan dari Mensos RI tersebut.
Selain Kaltim, empat provinsi lain akan menerima penghargaan serupa adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
Pada 2013 lalu Kaltim juga menerima penghargaan dari Mensos terkait pelaksanaan PKH sebagai Provinsi dengan "Sharing Dana APBD Tertinggi Tingkat Nasional". (her/yans/humasprovkaltim).
30 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Prestasi
04 Juni 2014 Jam 00:00:00
Prestasi
02 November 2013 Jam 00:00:00
Prestasi
28 April 2021 Jam 10:11:33
Prestasi
04 Juli 2019 Jam 21:24:51
Prestasi
31 Oktober 2021 Jam 21:34:22
Prestasi
23 Mei 2022 Jam 08:44:25
Gubernur Kaltim
23 Mei 2022 Jam 08:42:24
Gubernur Kaltim
22 Mei 2022 Jam 08:42:49
Ibu Kota Negara
21 Mei 2022 Jam 22:13:52
Wakil Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
12 Oktober 2019 Jam 23:16:37
Perkebunan
23 Januari 2014 Jam 00:00:00
Investasi
19 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 November 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
30 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan