Gubernur : Basmi Korupsi Tanggungjawab Bersama

15 April 2018 Jam 21:50:52 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 737 kali

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak

BALIKPAPAN - Praktek korupsi di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan pelik yang harus mampu dibasmi sebagai kewajiban dan tanggung jawab bersama. Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat pengukuhan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara di Pendopo Lamin Etam, baru-baru ini.

Menurut dia, banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena terindikasi melakukan tindak korupsi sangat memprihatinkan. “Memang sangat memprihatinkan di saat kita semua berkomitmen memberantas tindak korupsi. Namun masih saja ada kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota yang terindikasi tersangkut masalah itu,” katanya.

Gubernur mengakui pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim terus dilaksanakan didasarkan asas umum penyelenggaraan negara. “Penyelenggaraan pemerintahan berasas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan asas akuntabilitas,” jelasnya.

Diungkapkannya gubernur bersama bupati/walikota se-Kaltim telah melaksanakan instruksi Presiden terkait rencana aksi daerah pencegahan korupsi. Diantaranya, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Termasuk meningkatkan pelayanan publik secara prima berazas transparansi dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. Juga, bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik bersumber dari APBN maupun APBD. “Pemprov melakukan upaya dengan memperkuat komitmen mewujudkan Kaltim menjadi island of integrity. Melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK),” ungkap Awang Faroek. Dia meminta OPD dan kepala daerah berlomba-lomba membentuk WBK di wilayah kerjanya masing-masing agar Kaltim menjadi zona integritas. (yans/sul/humasprov)