Gubernur Buka Rakonreg PDRB 2019, Keadilan Pembangunan Infrastruktur Sama Membangun Kebangsaan

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional (Rakonreg) PDRB Se-Kalimantan Tahun 2019 (jaya/humasprovkaltim)

BALIKPAPAN - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional (Rakonreg) PDRB Se-Kalimantan Tahun 2019 yang dipusatkan di Hotel Novotel Balikpapan, sejak 17-18 Juli 2019. Gubernur Isran berharap momentum ini dapat mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan,  khususnya Kaltim. Dengan berkeadilan, maka sama saja pemerintah membangun kebangsaan.

Menurut dia, Kalimantan sangat besar dan luas yang memiliki SDA sangat besar pula. Bahkan Kalimantan khususnya Kaltim adalah penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia. "Karena itu, saya mengajak seluruh rakyat untuk bersatu bersama membangun daerah yang kita miliki. Saya yakin kita mampu. Saya akan terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat, khususnya Kalimantan Timur," kata Isran Noor ketika pembukaan, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (17/7/2019) malam.

Pemprov Kaltim menilai rakor ini penting dilaksanakan dalam momentum mendukung pemerintah untuk menyatukan data menjadi satu pintu. "Pusat statistik diharapkan terbuka dalam menyampaikan informasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Termasuk surplus pertumbuhan ekonomi Kalimantan harus disampaikan," jelasnya.

Gubernur Isran Noor mengingatkan kembali kepada pusat bahwa dana pembangunan infrastruktur 50 persen masih di Pulau Jawa dan sekitar. Akibatnya banyak daerah lain tertinggal, termasuk Pulau Kalimantan sangat memerlukan keadilan tersebut. Bagi Isran, alokasi dana infrastruktur 50 persen khusus Pulau Jawa dan sisanya dibagi-bagi untuk Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan provinsi lain di luar Pulau Jawa. "Melalui Rakonreg ini, Pemprov Kaltim menilai sangat penting dalam menuju rekomendasi terhadap RPJMN pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo kedepan," ujar Isran.

Sementara Kepala Bappeda Kaltim Dr H Zairin Zain mengemukakan Rakonreg bertujuan memperkuat koordinasi dan kerjasama antara BPS, Bappeda dan perangkat daerah yang menangani statistik di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lintas regional Kalimantan, terutama  mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan. "Rakonreg ini guna mengidentifikasi peran sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam perspektif pengukuran ekonomi (PDRB). Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam percepatan pembangunan ekonomi regional. Menyusun statistik Kalimantan yang memuat indikator pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan provinsi-provinsi di Kalimantan," jelas Zairin.

Diungkapkannya, melihat kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari  4,33 persen  pada tahun 2017 menjadi 3,91 persen pada tahun 2018.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 menempatkan Kalimantan Utara (Kaltara) dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan dengan pertumbuhan sebesar 6,04 persen. Diikuti Kalimantan Tengah (Kalteng) tumbuh 5,64 persen, Kalimantan Selatan (Kalsel) tumbuh 5,13 persen, Kalimantan Barat (Kalbar) tumbuh 5,06 persen,dan Kaltim tumbuh 2,67 persen.

Dilihat dari struktur perekonomian Pulau Kalimantan pada tahun 2018, masih didominasi Kaltim dengan peranan sebesar 51,93 persen, diikuti Kalbar 15,79 persen, Kalsel 13,99 persen, Kalteng 11,29 persen dan Kaltara 7,00 persen.

Berdasarkan data tersebut, diperlukan pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor.

"Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi. Sehingga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata," jelasnya.

Tampak hadir Kepala BPS Pusat Suhariyanto. Perwakilan Bappenas. Kegiatan ini diikuti  400 peserta serta seluruh Kepala Bappeda, Kepala BPS, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia se Kalimantan dan Balikpapan serta seluruh pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim.(jay/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation