Kalimantan Timur
Gubernur Buka Rakor Nakertrans Kaltim 2021, Tekan Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19

Gubernur Kaltim H Isran Noor membuka Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi se-Kaltim 2021 di Derawan. (RISKI AMALIA/HUMASPROV KALTIM)

DERAWAN - Gubernur Kaltim H Isran Noor membuka Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi se-Kaltim 2021 di Mirroliz Pelangi Cottage Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Selasa (15/6/2021) malam. Kegiatan ini dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Bupati Gamalis, Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Siti Kustiati, Kepala Disnakertrans Kaltim Suroto, dan Kepala Disnakertrans kabupaten/kota se-Kaltim.  

Dalam arahannya, Gubernur Isran Noor mengungkapkan permasalahan terkait ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di Kaltim, melainkan di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di negara-negara besar dunia. Untuk itu perlu penanganan khusus dari stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dunia usaha, sehingga berbagai permasalahan ketenagakerjaan bisa teratasi.  

"Masalah-masalah ketenagakerjaan tidak sedikit dan tentunya di masing-masing daerah berbeda. Jadi penanganannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi daerah," ungkapnya. 

Isran menjelaskan selama pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,87 persen (124,88 ribu orang), meningkat sebesar 0,93 persen dibanding Agustus 2019. Dan selama pandemi, terdapat lebih dari 411 ribu orang yang terdampak atau 12,04 persen. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 30,99 ribu orang, dengan rincian baik karena Covid-19 (14,34 ribu), tidak bekerja karena Covid-19 (221,20 ribu) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 344,85 ribu orang.  

"Jumlah itu berdasarkan data selama pandemi Covid-19. Harapan kita, melalui rakor ini bisa mencapai sasaran terlaksananya dan terciptanya perluasan kesempatan kerja, dalam upaya mengurangi pengangguran. Terus jalin sinergi antara pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga permasalahan ketenagakerjaan yang telah diinventarisir bisa teratasi dengan baik," harapnya.  

Demikian halnya terkait ketransmigrasian, mantan bupati Kutai Timur ini juga berharap jajaran Disnakertrans Kaltim dan kabupaten/kota dapat mendata permasalahan yang ada baik dalam tataran pelaksanaan, aspek regulasi serta sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten. (her/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait