*Gubernur dan Menteri Sosial Pimpin Aksi Penutupan Lokalisasi di Kaltim


SAMARINDA - Rencana Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menutup semua lokalisasi  di Benua Etam, benar-benar dilakukan Rabu (1/6) kemarin. Penutupan lokasi-lokasi prostitusi yang dipusatkan Lokalisasi Bayur, Samarinda Utara itu dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Penutupan lokalisasi dilakukan serentak di 10 kabupaten/kota di 22 titik lokalisasi dengan 1.315 penghuni. 

Menteri Khofifah mengatakan penutupan lokalisasi ini merupakan tanda cinta Gubernur kepada para penghuni lokalisasi. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi pemerintah agar penghuni lokalisasi bisa kembali menuju jalan yang benar atau beralih pada pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya.

“Sejak masih menjadi Anggota DPR RI pada tahun 90an, saya selalu berkomunikasi kepada para penghuni lokalisasi khususnya di Jawa Timur. Ternyata sedikit saja yang menikmati pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Penutupan ini, akan membuka lembaran baru bagi penghuni lokalisasi untuk hidup lebih baik,” kata Khofifah di sela aksi penutupan lokalisasi prostitusi serentak, Lokalisasi Bayur, Rabu (1/6).

Khofifah melanjutkan, para penghuni lokalisasi ini selanjutnya harus terus diarahkan untuk bisa bekerja dengan pekerjaan yang lebih baik dan berkah. Selanjutnya, dari 1.315 penghuni lokalisasi di Kaltim sesuai catatan Kementerian Sosial mendapatkan kompensasi sebesar Rp5.050.000 juta. Terdiri dari biaya pembinaan usaha mandiri, jaminan hidup, transportasi lokal dan transportasi kepulangan ke daerah masing-masing.

Biaya transportasi kepulangan ke daerah masing-masing dibiayai oleh pemerintah provinsi. Sementara, mereka yang tidak ingin pulang akan mendapatkan pembinaan di lokalisasi masing-masing dan diberikan biaya pembinaan.

“Para penghuni jangan berkecil hati. Karena ada yang maha pemberi rezeki. Semoga ada peluang dan rezeki yang penuh berkah. Untuk program penutupan ini, trasportasi pulangnya diberikan oleh Pemprov Kaltim. Sedangkan biaya pembinaan usaha mandiri, jaminan hidup, transportasi lokal dari APBN melalui Kementerian Sosial,” jelas Khofifah.

Menteri Khofifah memberikan apresiasi atas penutupan lokalisasi di Kaltim, apalagi dilakukan menjelang Bulan Ramadhan. Apresiasi khususnya disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota serta jajaran TNI dan Polri, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) maupun tokoh agama yang telah bersepakat menutup semua lokalisasi di Kaltim.       

Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan penutupan lokalisasi dilakukan bertepatan dengan hari lahir Pancasila, 1 Juni. Gubernur berharap, momen ini bisa menjadi media yang tepat agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar.

Menurut Awang, penutupan ini akan mengubah prilaku penghuni lokalisasi menjadi orang yang baik dan terhindar dari penyakit HIV/AIDS hingga penyalahgunaan narkoba.

“Saya berharap penutupan ini dapat mengubah kehidupan para penghuni lokalisasi menjadi semakin baik dan penuh berkah,” ujar Awang.

Awang menilai, mereka yang terlibat dalam prostitusi karena mental yang lemah, kurang beriman, tidak mau bekerja keras, tetapi ingin kaya secara instan, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip moral kemanusiaan.

Gubernur menegaskan agar setelah penutupan ini tidak ada lagi aktifitas prostitusi yang dilakukan baik oleh mucikari maupun para penghuni lokalisasi.

“Saya minta semua pihak dapat mendukung gerakan ini dan seluruh penghuni dapat menerima apa yang telah ditetapkan pemerintah. Karena, ini demi kebaikan para penghuni,” tegas Gubernur.

Secara umum, setelah penutupan semua lokalisasi di Kaltim, maka di Indonesia saat ini tinggal 69 titik yang akan ditutup. Dari 69 titik tersebut terbesar berada di Jawa Barat 11 titik, 10 titik di Kalteng, 10 titik di Kepulauan Riau dan 9 titik di Riau. Lokalisasi juga tersebar di provinsi lainnya meski dalam jumlah yang minim. Total penghuni di Indonesia sebanyak 36.000. Terbesar penghuni lokalisasi di Jawa Barat sebanyak 21.000 penghuni. (jay/sul/es/humasprov)

Berita Terkait