Gubernur: Hentikan Penerbitan Ijinan di 10 Kabupaten dan Samarinda

Moratorium Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan di Kaltim

 

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak secara resmi mengumumkan kebijakan Pemprov Kaltim untuk mencegah kerusakan lahan yang semakin besar, yang dituangkan melalui surat Nomor 180/1375-HK/2013 25 Januari 2013, yang ditujukan kepada Walikota Samarinda dan semua bupati se Kaltim.

Hal itu didasarkan dari banyaknya keluhan masyarakat dari sejumlah daerah dan adanya indikasi dari pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, terhadap kegiatan pertambangan, perkebunan dan kehutanan di wilayah Kaltim.

“Dengan dikeluarkannya surat itu, mulai hari ini Pemprov menghentikan untuk sementara waktu (terhitung sejak 25 Januari 2013) terhadap penerbitan ijin pertambangan, kehutanan dan perkebunan, di 11 kabupaten/kota, kecuali di Bontang, Tarakan dan Balikpapan, yang memang tidak memiliki kegiatan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,” ujar Gubernur, di Pendopo Lamin Etam, Jumat (25/1).

Menurut dia, khusus untuk pertambangan, harus dilakukan penertiban terlebih dahulu dengan mengaudit terhadap semua perijinan telah diterbitkan. Hal itu ditujukan untuk mengevaluasi apakah semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Karena, lanjut dia, sampai hari ini ijin pertambangan tercatat mencapai 1.480, yang terdiri atas 32 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan sisanya sekitar 1.448 merupakan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang dalam tahap eksploitasi dan eksplorasi. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di atas lahan seluas lebih dari tiga juta hektare.

“Hasil audit harus diserahkan segera kepada gubernur yang ditembuskan kepada kementerian  terkait, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian. Sejalan dengan itu pula, mulai hari ini Pemprov tidak akan mengeluarkan rekomendasi apa pun tentang masalah pertambangan, kehutanan dan perkebunan di seluruh wilayah Kaltim, terutama yang terkait dengan ijin pinjam pakai kawasan budidaya kehutanan,” jelas Gubernur.

Demikian halnya dengan perijinan perkebunan, Gubernur mengungkapkan 10 bupati di Kaltim telah mengeluarkan perijinan untuk perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 2,4 juta hektare. Sementara itu, yang sudah berhasil ditanami hingga 2013 ini sudah mencapai satu juta hektare dan sisanya 1,4 juta hektare belum tergarap.

“Maksudnya adalah mari kita maksimalkan saja ijin-ijin yang sudah ada, karena banyak lahan-lahan belum tergarap, meskipun  ijinnya sudah terbit. Buat para bupati, agar bisa menahan penerbitan ijin baru sebelum penertiban dan audit perijinan ini selesai dilaksanakan,” tambahnya.

Gubernur berharap pelaksanaan penertiban dan audit ijin pertambangan, perkebunan dan kehutanan dapat ditanggapi dengan baik dan segera dilaksanakan untuk bisa dievaluasi bersama demi pembangunan yang berkelanjutan di Kaltim. Surat ini juga akan segera disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan berbagai elemen masyarakat.

“Ini boleh kita katakan moratorium bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan, karena di Kalimantan kita yang kedua setelah Kalimantan Tengah. Dari hasil monitoring tim kita ke Kalteng, hal ini sangat membantu terhadap penertiban perijinan,” pungkasnya.(her/hmsprov).

Foto: Kaltim menghentikan pemberian izin lahan untuk kegiatan pertambangan batu bara, perkebunan, dan kehutanan sebagai upaya mengendalikan kerusakan lingkungan yang kian memprihatinkan.(dok/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation