Gubernur: Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Perlu Perhatian

Rembuk Kesehatan se Kaltim dan Kaltara

SAMARINDA – Sejumlah aspirasi masyarakat yang diwakili berbagai unsur disampaikan dalam Rembuk Kesehatan se Kaltim dan Kaltara 2014. Aspirasi tersebut dijawab langsung pada forum diskusi oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak.

Diantaranya terkait dengan perbaikan kesejahteraan tenaga kesehatan. Awang Faroek menilai hal itu perlu perhatian bahkan bisa diwujudkan karena ini juga terkait dengan pelayanan kesehatan prima guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut dia, perbaikan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan wilayah.

Sebagai contoh, saat ini Pemprov maupun kabupaten/kota baru bisa memberikan perbaikan kesejahteraan bagi guru, tapi dibidang kesehatan sama sekali belum memberikan perhatian yang bagus.

Karena itu, lanjut dia harus konkrit berapa yang dibutuhkan, dengan catatan yang rasional. Baik bagi yang bertugas di perkotaan apalagi yang bertugas nun jauh disana, diperbatasan seperti di Long Apari.

“Saya kira mereka harus diberikan insentif yang lebih, mungkin dua kali dari insentif yang diberikan di kota. Saya setuju, dirumuskan saja. Karena ini menyangkut perbaikan pelayanan kesehatan, jangan dipersoalkan duitnya. Duitnya ada kok,” kata Awang Faroek, Rabu (29/1).

Sementara itu, terkait dengan kebutuhan dokter spesialis di kabupaten/kota, Awang Faroek mengatakan kebiasaan dokter spesialis adalah memilih tempat bekerja. Dan biasanya di daerah perkotaan menjadi pilihan terbaik, sedangkan untuk kabupaten sangat jarang yang mau bertugas disana. 

“Mengapa Malinau memberikan insentif yang besar, dengan harapan supaya ada dokter yang bersedia ditempatkan di rumah sakit sana. Namun hal itu sangat sulit terealisasi. Saya ingat pada jamannya Pak Abdul Wahab Syahranie, dokter spesialis diberikan fasilitas yang sangat istimewa, seperti rumah dan mobil. Serta penghasilan yang cukup. Kenapa itu tidak kita lakukan lagi,” ucapnya.

Awang Faroek juga meminta kepada tim perumus kebijakan dalam Rembuk Kesehatan kali ini agar dapat menghitung berapa kebutuhan dokter spesialis yang ada dirumah sakit provinsi, terlebih sekarang RSUD AW Syahranie sudah menjadi tipe A, sehingga tenaga dokter spesialisnya harus lebih lengkap.

Demikian halnya untuk Puskesmas, Awang Faroek secara khusus meminta kepada Kementerian Kesehatan agar ada semacam standar minimal yang dibutuhkan oleh sebuah Puskesmas, mulai hardware, software sampai berapa kebutuhan dokter, bidan, perawat, apoteker, obat-obatannya.

“Kami di provinsi tinggal menunggu. Saya bercita-cita Puskemas yang ada di Long Apari itu sama dengan di Samarinda, tidak ada bedanya. Dibuatkan Keputusan Menteri atau apapun namanya, untuk Puskesmas apalagi Puskesmas Plus dan Puskesmas 24 Jam yang sedang dikembangkan di Kaltim,” jelasnya.

Awang Faroek menambahkan sampai 2018 semua kecamatan harus memiliki Puskemas 24 jam. Lalu disetiap kabupaten yang memungkinkan dibentuk Puskesmas Plus. Sedangkan sumber dana bisa melalui APBD maupun program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan.

“Untuk melayani masyarakat di perbatasan maupun pedalaman dan daerah terpencil, kita akan bangun Rumah Sakit Pratama. Tahun ini ada tujuh yang akan kita bangun. Kita prioritaskan di Mahakam Ulu dan Krayan di Nunukan. Jadi, yang jauh-jauh dari rumah sakit, kita buka dulu Rumah Sakit Pratama yang menjadi rujukan Puskesmas didaerah,” pungkasnya. (her/hmsprov)

Foto: Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak (tengah) disaksikan Wamen Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti (kiri) menyerahkan berita acara MoU tentang Komitmen Walikota dan Bupati se Kaltim dan Kaltara untuk peningkatan pembangunan kesehatan kepada Wakil Walikota Samarinda, Nusyirwan Ismail (kanan) (fajar/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation