Gubernur Larang Pungutan PSB di Sekolah Negeri

Gubernur Larang Pungutan PSB di Sekolah Negeri

 

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak melarang sekolah negeri, baik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) memungut biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Awang menilai, PSB bagi sekolah negeri telah ditanggung dari masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sehingga hal itu tidak perlu dilakukan sekolah negeri di daerah ini.

“Saya kira sekolah negeri tidak perlu melakukan pungutan biaya. Karena semua itu sudah ditanggung masing-masing sekolah, kecuali sekolah swasta. Saya harap ini tidak boleh terjadi,” kata Awang Faroek Ishak akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Kaltim.

Awang berharap dari PSB, masing-masing orang tua siswa tidak memaksakan diri dalam menentukan pilihan sekolah yang akan dipilih anak. Karena, dengan memaksakan kehendak, tentu akan memberikan dampak tidak baik terhadap perkembangan pola pikir anak.

Orang tua diharapkan memberi kebebasan kepada anak untuk memilih sekolah yang diinginkan. Sehingga, anak-anak mampu berkreasi dalam berpikir. “Saya pikir semua orang tua berharap anak mereka bisa masuk sekolah negeri atau unggulan. Tapi, saya mengimbau, biarkanlah anak-anak menentukan pilihan. Sehingga anak-anak lebih kreatif dalam berpikir dan mampu menunjukkan prestasi mereka sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki,” jelasnya.

Dengan kebebasan anak memilih sekolah, diharapkan kemampuan berpikir dan kreatifitas anak lebih baik. Karena, sekolah yang diinginkan adalah sekolah yang disuka. Pemerintah juga tidak menganjurkan kepada orang tua untuk mendaftarkan anak agar memilih sekolah unggulan atau sekolah negeri. Karena, semua itu tergantung pilihan anak.

“Semoga apa yang menjadi pilihan anak mampu mewujudkan cita-cita mereka dan menjadi kebanggan orang tua, daerah dan negara ini,” jelasnya.(jay/es/hmsprov).

 

////FOTO :  Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bernyanyi bersama murid Sekolah Dasar.(dok/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation