Gubernur: Masalah Lahan Harus Dituntaskan

Kembangkan Pusat Pertumbuhan untuk Pacu Ekonomi


BALIKPAPAN - Memacu pertumbuhan ekonomi semakin yang lebih baik, Kaltim harus mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan. Dimulai dengan Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau/KIK), Samarinda (Kawasan Industri dan Jasa), Bontang (Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat).


Selanjutnya, Kutai Timur (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy), Berau (Kawasan Industri Pariwisata), Bulungan (Food dan Rice Estate Delta Kayan) dan Kawasan Strategis Perbatasan.


Demikian dikatakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, pada Rapat Koordinasi dan Penyampaian Laporan Akhir 2012 dari Badan Pengelola (BP) Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan dan BP Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kutai Timur, di Aula Kantor Walikota Balikpapan, Selasa (26/2).


"Kita ingin persiapkan semuanya dengan baik dan manajemennya kita atur dengan baik pula. Yang terpenting itu adalah masalah tanah. Statusnya harus jelas. Apakah milik Pemprov, Pemkot/Pemkab atau swasta. Kita harus menyelesaikan kasus tumpang tindih perijinan lahan sehingga menjamin kepastian hukum dari proyek-proyek MP3EI yang ada di Kaltim," kata Gubernur.


Gubernur mengungkapkan dari data yang ada di BP KIK, sudah ada 22 perusahaan yang beroperasi dan akan beroperasi pada lahan seluas 1.406,4 hektare di KIK dengan total nilai investasi sebesar Rp8,5 triliun. Untuk itu menurut dia, dengan potensi investasi yang dimiliki KIK, kawasan tersebut harus diperluas serta harus didukung dengan infrastruktur penunjang yang baik.


"Melihat potensi yang ada, kawasan ini perlu diperluas, bahkan saya mengusulkan hingga ke Jembatan Pulau Balang jika perlu lagi sampai ke Penajam Paser Utara. Karena dengan kawasan industri yang luas kita dapat menarik lebih banyak investor yang masuk dengan beragam industri," jelasnya.


Dukungan infrastruktur merupakan hal yang sangat strategis dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Kaltim. Salah satunya adalah infrastruktur jalan yang menghubungkan antardaerah dan pusat-pusat pertumbuhan. Demikian halnya dengan infrastruktur untuk transportasi udara, yaitu bandara, mengingat kondisi geografis Kaltim yang cukup unik.


"Karena dengan konektivitas antar daerah maka akan memacu perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Infrastruktur jalan terus kita bangun, bandara juga kita bangun hingga di kawasan perbatasan. Intermoda darat dan udara harus dipadukan agar memacu pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah," katanya.


Mendukung pengembangan KIK Balikpapan, Pemprov Kaltim melakukan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber dana APBD dan APBN. Diantaranya, pembangunan Jalan Kilometer 13-Kariangau, pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, pembangunan Ram 3-4 KM 13-Pelabuhan Kariangau dan pembangunan bentang pendek Jembatan Pulau Balang.


“Untuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan terus berlanjut hingga ke Bontang dan Maloy-Kutai Timur. Ke depan, pusat-pusat pertumbuhan di Kaltim akan terkoneksi, sehingga memudahkan akses dari seluruh daerah, baik melalui jalur darat maupun udara,” tambahnya.


Sementara itu, terkait KIPI Maloy di Kutai Timur, Gubernur menyatakan dengan disetujuinya Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ) sebagai Kawsasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Presiden, saat kunjungannya ke Balikpapan pada Oktober 2012 lalu, maka kawasan ini akan menjadi pusat pengembangan industri yang terintegrasi antara produk turunan kelapa sawit dan batu bara, serta hasil tambang lainnya.


“Nantinya akan ada beberapa daerah yang masuk dalam MTKEZ, seperti Kaliorang, Kaubun, Bengalon, Lubuk Tutung, Sangkulirang dan lainnya. Kesemua daerah tersebut akan terintegrasi dengan masing-masing jenis industri yang dikembangkan. Dan harapan kita, masyarakat sekitar dapat merasakan multiplier effect dari adanya MTKEZ,” katanya.


Gubernur menyebut keberhasilan pengembangan Maloy akan sangat tergantung dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang membangun jalan akses 12 kilometer ke Maloy. Selain itu juga harus dilakukan perbaikan kondisi jalan poros dari Muara Wahau ke Sangatta, sebagai jalur utama transportasi yang menghubungkan Kutai Timur dengan Berau.


Dalam pengembangan KIK dan KIPI Maloy, Gubernur berpesan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitar kawasan industri. Mengingat pada kedua kawasan tersebut terdapat ekosistem hutan mangrove sebagai habitat sejumlah mahluk hidup.


“Pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove di sekitar KIK dan KIPI Maloy untuk pembangunan yang berkelanjutan,” pesannya.(her/hmsprov).

/// Foto : Pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan pada kawasan Rice and Food Estate di Kabupaten Bulungan.(dok/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait