Kalimantan Timur
Gubernur Minta Forum Kebangsaan Bantu TNI/Polri


SAMARINDA – Kalimantan Timur sebagai provinsi yang memiliki kawasan sangat luas dengan beragam etnis masyarakat di dalamnya, sehingga memerlukan ketertlibatan semua pihak dalam menjaga kondusifitas daerah.
Karenanya, Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak meminta agar forum-forum yang tergabung dalam Forum Kebangsaan ikut bekerjasama dengan TNI/Polri di daerah.
“Saya minta Forum Kebangsaan yang di dalamnya terdapat forum-forum kemasyarakatan membantu TNI/Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” katanya saat pisah sambut Pangdam VI Mulawarman beberapa waktu lalu di Balikpapan.
Bagi gubernur, forum-forum  kemasyarakatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menciptakan dan menjaga terpeliharanya kamtibmas. Bahkan menurut gubernur selama ini peran dan keterlibatan forum-forum tersebut dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas di Kaltim sudah terbukti.
Kehadiran forum-forum kemasyarakatan ujar Awang, selama ini sangat membantu dalam pemeliharaan kamtibmas dan stabilitas daerah.
Forum-forum yang dimaksud Gubernur Awang Faroek yang tergabung dalam Forum Kebangsaan yakni Forum Kewaspadaan dan Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur (FKPMKT) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kaltim, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltim serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kaltim dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kaltim.
Dijelaskan gubernur, beberapa kali Kaltim hampir terjadi konflik dalam masyarakat namun  berkat kesigapan TNI/Polrfi dan didukung forum-forum tersebut, maka kondusifitas daerah tetap terjaga dan terpelihara.
“Mitra saya selain Pangdam dan Polda atau TNI dan Polri juga Forum Kebangsaan yang didalamnya terdapat lima forum. Sinergitas ini terus ditingkatkan dan Kaltim harus tetap aman serta kondusif kamtibmasnya,” harap Awang Faroek.
Dia menambahkan sinergitas pemerintah, masyarakat dan TNI/Polri telah menjadi best practice bagi Indonesia dalam menciptakan kondusifitas kamtibmas di daerah dan hal itu telah diakui oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(yans/humasprov)

Berita Terkait