Gubernur: PTS Kaltim Harus Meningkatkan Akreditasi

PTS Sebagai Jalur Alternatif Melanjutkan Pendidikan
 
SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah XI-B Kaltim, karena selama ini telah mendarmabaktikan pengabdiannya, mencurahkan perhatian dan pikiran demi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di daerah.
“Saat ini ada 68 PTS di Kaltim dengan jumlah mahasiswa sekitar 40.000 orang. Saya berterima kasih karena PTS itu merupakan alternatif dari mereka yang tidak bisa menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN),” ujar Gubernur saat membuka Muswil ke-4 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah XI-B Kaltim, di Hotel Mesra International, Selasa (14/5) malam.
Gubernur menilai Muswil ke-4 Aptisi Wilayah XI-B Kaltim yang mengangkat tema "Meningkatkan Tata Kelola PTS untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian", sangat baik dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi di Kaltim.
Menurut dia, kehadiran PTS di Kaltim dapat membantu pemerintah dalam hal keterjangkauan layanan pendidikan. Karena, dengan banyaknya PTS di Kaltim menjadikan banyak pilihan bagi putra-putri Kaltim yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Sehingga saat ini banyak output dari PTS yang sekarang sudah terjun memenuhi kebutuhan tenaga kerja di semua sektor.
Untuk itu, lanjut dia, PTS di Kaltim hendaknya dapat meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan. Meningkatkan kesetaraan untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik.
“Melalui Aptisi, semua PTS hendaknya dapat dipacu untuk meningkatkan akreditasinya, yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Karena saat ini, justru banyak akreditasi PTS lebih bagus dibandingkan PTN. Dan itu dapat memberikan jawaban kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi untuk memilih PTS sebagai alternatif,” jelasnya.
Selain itu, Aptisi hendaknya dapat mendorong setiap PTS untuk dapat meningkatkan kepastian dan keterjaminan agar PTS dapat bersaing secara sehat dengan PTN. Artinya, sambung dia, harus ada keberanian untuk bisa melaksanakan pendidikan tinggi dengan baik.
Ditambahkan, ada lima pilar kebijakan yang harus dilakukan oleh PTS, diantaranya harus ada kemandirian dalam sarana pendidikan. Dalam hal ini pemerintah bisa membantu, misalnya saja melalui hibah atau bantuan-bantuan kepada yayasan, dengan syarat harus ada masterplan yang jelas.
“Kemandirian dari PTS merupakan hal yang terpenting. Yayasannya harus dibenahi sesuai dengan aturan sekarang, ada badan pendiri dan pengawas, ada kepengurusan dan orang-orang yang ditempatkan disitu adalah mereka yang betul-betul punya waktu untuk fokus menanganinya. PTS juga harus memiliki rencana jangka menengah dan jangka panjang, yang mampu menjawab tantangan kedepan dan disesuaikan tahapan-tahapan yang dilewati,” tambahnya.
Turut hadir pada kesempatan itu, antara lain Ketua I Aptisi Pusat, M Budi Jatmiko, Ketua Pusat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Mansyur Ramli, Ketua Aptisi Wilayah XI-B Kaltim Prof Dr Eddy Soegiarto yang juga selaku Rektor Untag 1945 Samarinda. (her/hmsprov).

///Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak (batik kuning) berdiskusi dengan jajaran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).(heru/humasprov kaltim)
 

Berita Terkait
Government Public Relation