Gubernur: Semua Pihak Harus Siap

* Songsong Sistem Jaminan Sosial Nasional 2014

SAMARINDA– Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan untuk menyongsong SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) 2014, jajaran dokter dan rumah sakit (RS) se-Kaltim perlu berbenah diri. Karena menurut dia, bila SJSN dilaksanakan, penyedia pelayanan kesehatan akan menghadapi kompetisi ganda, bukan hanya datang dari lingkungan eksternal tetapi juga internal yakni antar fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kaltim.
“Perlu kesiapan semua pihak, terutama menyangkut kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu kepada para dokter, IDI, setiap RS dan semua pihak terkait, dapat  melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk menyusun strategi, kebijakan, dan langkah yang harus dilakukan,” ujar Gubernur pada Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Samarinda ke-4, di Ballroom Rembulan RSUD AW Syahranie, Sabtu (23/3).
SJSN akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2014 yang selanjutkan akan terus dijalankan secara bertahap, sehingga pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia diharapkan sudah memiliki jaminan sosial.
Untuk itu Gubernur berharap, pemahaman konsep SJSN akan menjadi dasar bagi provider (pemberi) jasa layanan untuk membuat langkah-langkah persiapan supaya bisa menjadi mitra BPJS dalam melaksanakan SJSN dengan baik.
“Tidak terkecuali itu, pada dokter, khususnya yang terhimpun dalam IDI, maupun pihak RS di Kaltim, juga harus tahu dan memahami dengan baik bagaimana implementasi dari SJSN tersebut. Terlebih lagi hal ini juga sangat terkait dengan upaya kita melakukan percepatan pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs) 2015,” harapnya.
Dijelaskannya, Pemprov Kaltim selama empat tahun ini memberikan porsi anggaran yang besar untuk pembangunan di bidang kesehatan, dan pada 2013,  Pemprov mengalokasikan 13,5% dari APBD untuk sektor kesehatan.
Anggaran tersebut, sambung dia, dialokasikan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas 24 Jam, RS dan RS Pratama untuk wilayah terpencil dan pedalaman. Untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan di Kaltim, sejak 2009 Pemprov juga telah meluncurkan program Beasiswa Kaltim Cemerlang yang sebagian besar penerimanya didominasi dari mahasiswa program kesehatan.
“Akhir pekan lalu Pemprov juga telah melaunching program Jamkesprov (Jaminan Kesehatan Provinsi) yang diperuntukkan bagi masyarakat Kaltim yang tidak tercover kembali pada program Jamkesmas dari pemerintah pusat. Jamkesprov nantinya juga akan bersinergi dengan SJSN untuk pelayanan keseahatan terbaik bagi masyarakat,” jelas Awang Faroek.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Prof Dr Ali Ghufron Mukti, mengapresiasi atas komitmen Pemprov Kaltim dalam mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan. Menurut dia, untuk anggaran kesehatan yang sebenarnya menurut peraturan perundangan itu hanya 10% tetapi di Kaltim mengalokasikan 13,5%.
“Jika semua Pemda di Indonesia seperti Kaltim, maka pekerjaan Kemenkes akan lebih mudah. Untuk itu kami mendorong seluruh daerah bisa seperti Kaltim, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” kata Ali Ghufron.
PIT IDI Samarinda ke-4 kali ini mengangkat tema “Kesiapan Dokter Indonesia dan Rumah Sakit Menyongsong SJSN 2014 dan Percepatan Pencapaian MDGs”. PIT IDI ini juga dirangkai dengan Musyawarah Cabang IDI Kota Samarinda. (her.hmsprov).

//Foto: WAMENKES PUJI KALTIM. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyambut kedatangan Wamenkes Prof Dr Ali Ghufron Mukti. (heru/humasprov kaltim).
 

Berita Terkait
Government Public Relation