Gubernur: Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kaltim

Rembuk Kesehatan se Kaltim dan Kaltara 2014

 

SAMARINDA – Setelah sukses menggelar Rembuk Pendidikan dan Rembuk Ketahanan Pangan, Pemprov Kaltim kembali menggelar Rembuk Kesehatan. Hal ini merupakan upaya Pemprov mengidentifikasi dan menginventarisir serta mencari solusi berbagai masalah di ketiga sektor yang masuk dalam program prioritas pembangunan daerah.

Rembuk Kesehatan yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Rabu (29/1) diikuti sekitar 1.000 peserta yang berasal dari seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan, diantaranya SKPD lingkup Pemprov dan kabupaten/kota, organisasi profesi (IDI, IBI, PDGI, IAI, PPNI dan IAKMI), institusi pendidikan kesehatan, LSM dan lainnya.

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib di mana daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

“Untuk mencapai hal itu, perlu suatu sistem kesehatan yang tertata baik dan sesuai prinsip tata pemerintahan yang amanah dengan melibatkan semua stakeholder terkait, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, organisasi profesi, lintas sektor terkait, institusi pemerintah, pendidikan kesehatan, swasta, maupun masyarakat pada umumnya,” ungkap Awang Faroek.

Menurut dia, Rembuk Kesehatan yang mempertemukan seluruh stakeholder sektor kesehatan merupakan bagian dari upaya Pemprov dalam menyusun rumusan kebijakan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kaltim yang optimal.

Awang Faroek menjelasnya, materi pembahasan Rembuk Kesehatan adalah isu kesehatan yang berkembang saat ini, diantaranya mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan masalah penyimpangan keuangan di bidang kesehatan. 

“Tidak terkecuali itu, juga akan digali penyampaian aspirasi-aspirasi langsung dari para masyarakat dan dari para pelaksana layanan di bidang kesehatan,” ucapnya.

Terkait pelaksanaan BPJS dan JKN, Awang Faroek mengatakan Pemprov bersama kabupaten/kota sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan, pemenuhan petugas kesehatan, kesiapan manajerial dan masyarakat yang menghadapi pelaksanaan BPJS Kesehatan.

“Saya yakin dengan dukungan dari seluruh pihak dari pusat, daerah, swasta hingga masyarakat, dan dengan kerjasama dan kebersamaan, kita akan mampu melaksanakan JKN dengan sukses,” ucapnya.

Terkait berbagai masalah, tantangan dan kasus yang terjadi di jajaran kesehatan, Awang Faroek menekankan agar insan kesehatan harus tetap optimisitis dapat melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Kaltim memerlukan berbagai terobosan dan peningkatan kinerja di setiap instansi baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Satu di antaranya dibuktikan oleh Kota Bontang yang mencapai prestasi terbaik dalam mewujudkan Kota Sehat dan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat), serta Kota Balikpapan yang melaksanakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dan Puskesmas BLUD.

“Bagi kabupaten/kota yang berkomitmen dengan pembangunan sektor kesehatan, kita akan dukung penuh. Dan alokasi bantuan keuangan untuk bidang kesehatan ke kabupaten/kota tersebut akan kita tingkatkan. Karena ini menyangkut dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang tentu saja berdampak pada peningkatan kesejahteraannya,” jelasnya.

Secara khusus, Awang Faroek berharap melalui forum ini dapat terevaluasi capaian program kesehatan selama 2009-2013. Didapatnya bahan atau masukan terhadap rumusan perencanaan program kesehatan, renstra dan RPJMD 2013-2018.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti selaku nara sumber dalam Rembuk Kesehatan, memuji langkah dan upaya Kaltim dalam pembangunan sektor kesehatan. Menurut dia, komitmen Kaltim dalam pengalokasian anggaran kesehatan yang sudah diatas 10 persen dari APBD harusnya dapat ditiru oleh daerah lainnya di Indonesia.

“Terima kasih atas komitmen Pemprov Kaltim untuk sektor kesehatan, melalui alokasi anggaran yang cukup besar. Kaltim juga mampu menekan angka kematian bayi, angka kematian balita, bahkan angka harapan hidup sudah berada di 71 tahun. Kaltim ini sudah mampu dan sanggup. Apa yang ada diluar negeri untuk semua fasilitas rumah sakit tipe A sudah ada di Kaltim, tinggal bagaimana mempersiapkan SDM nya,” kata Ali Ghufron.

Terkait SDM kesehatan, Ali Ghufron menilai Kaltim bersama daerah lainnya di Indonesia harus benar-benar siap menyongsong ASEAN Economic Community (AEC) 2015, dimana barang, jasa hingga tenaga kerja kesehatan akan bebas masuk ke seluruh negara ASEAN.

“Baik pemerintah maupun swasta harus siap menghadapi persaingan di sektor kesehatan menjelang AEC 2015. Dengan Rembuk Kesehatan seperti ini bisa menjadi langkah strategis dalam melihat kesiapan insan kesehatan Kaltim untuk menyongsong AEC 2015,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur bersama dengan bupati/walikota se Kaltim dan Kaltara melakukan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) tentang pemenuhan SDM (sumber daya manusia), fasilitas kesehatan, kepesertaan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta), insentif tenaga kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas terakreditas dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Selain itu, juga disampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kaltim yang diwakili beberapa unsur, diantaranya tokoh masyarakat, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perwakilan dokter spesialis, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Puskesmas hingga peserta BPJS Kesehatan.

Nara sumber yang hadir diantaranya Prof dr Ascobat Gani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dirut BPJS Kesehatan Dr Fachmi Idris, Kajati Kaltim Amri Sata dan Kepala BPK Perwakilan Kaltim Sri Haryoso Suliyanto. (her/hmsprov)

Foto: Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak (tengah) bersama Wamen Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti (kiri)  menyaksikan Walikota Bontang, Adi Darma menandatangani berita acara MoU tentang Komitmen Walikota dan Bupati se Kaltim dan Kaltara untuk peningkatan pembangunan kesehatan di daerah masing-masing.(fajar/humasprov kaltim)

 

Berita Terkait
Government Public Relation