Kalimantan Timur
Hadi Mulyadi: 2021, IKN “Move On”

H Hadi Mulyadi

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengikuti Rembuk Etam Refleksi Setahun Kaltim Jadi IKN Baru secara virtual di ruang kerja Wahub lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu, (26/8).

 

 

Acara yang digelar salah satu media cetak di Kaltim ini dilaksanakan melalui  Zoom Meeting/Live Streaming Youtube dimulai pukul 13.00 Wita, menghadirkan Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin, akademisi Unmul Samarinda, anggota DPR RI Dapil Kaltim, Walikota Balikpapan, Bupati Penajam Paser Utara dan Bupati Kutai Kartanegara.

 

 

Dalam paparannya, Wagub Hadi Mulyadi mengungkapkan sejak awal Presiden Joko Widodo menetapkan ibu kota negara (IKN) untuk Indonesia di Kaltim, pemerintah dan masyarakat di daerah sangat mendukung.

"Dukungan tidak saja oleh masyarakat Kaltim, tapi seluruh masyarakat dan pemerintah di wilayah Kalimantan. Jadi, kami hingga saat ini tidak ada pro atau kontra. Tapi, sangat bersyukur dan mendukung," kata Hadi Mulyadi mengawali materinya.

 

 

Bukan hanya Kaltim ujarnya, tapi seluruh provinsi di luar Pulau Jawa berkepentingan IKN itu dipindah. Sebab, selama ini ada anggapan pembangunan Jawa dan luar Jawa terjadi ketidakadilan.

 

 

"Hingga 50 persen lebih pembangunan terfokus di Jawa, sekitar 30 persen Sumatera, sisanya Kalimantan dan Sulawesi serta provinsi lainnya. Ini kan sangat tidak seimbang. Makanya, perpindahan IKN ini akan menumbuhkan dan meratakan pembangunan di provinsi luar Pulau Jawa," jelasnya.

 

 

Pemerintah dan masyarakat ungkapnya, sangat memgapresiasi keberanian Presiden Jokowi memindahkan IKN. Dan, program ini ujarnya, langkah awal kemajuan bangsa Indonesia, sehingga mampu berdayasaing dengan negara-negara di dunia.

 

 

"Ini langkah berani seorang Presiden Jokowi. Direncanakan pada 2024 sudah pindah ke pusat pemerintahan baru dan 2021 ditarget IKN sudah move on. Kita semua berdoa, semoga Covid segera berlalu," ungkap Hadi.

 

 

Saat ini, beber Wagub Hadi, masih masa pandemi Covid-19, sehingga dari target awal 2020 sudah mulai akhirnya mundur ke 2021. (yans/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait