Kalimantan Timur
Hilangkan blank spot di perbatasan dan pedalaman

Kemkominfo Siap Bangun 125 BTS

 

SAMARINDA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan segera membangun 125 Base Transcever Station (BTS) di Kaltim dan Kaltara. Kebijakan ini diambil kementerian yang saat ini dipimpin Rudiantara sebagai upaya untuk menghapuskan blank spot di daerah perbatasan dan pedalaman di Kaltim dan Kaltara. BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang akan memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.  

Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Kaltim  Dr H Awang Faroek Ishak menyambut baik rencana tersebut. Harapan besar bagi rakyat Kaltim dan Kaltara di perbatasan dan pedalaman untuk segera menikmati layanan jaringan telekomunikasi dan internet.

"Kami sangat mendukung program Kemkominfo yang siap membangun 125 BTS di pedalaman. Jika ini bisa direalisasikan, maka blank spot tidak ada lagi di wilayah perbatasan dan pedalaman," kata  Gubernur Awang Faroek Ishak pada  Diskusi Terbuka Rakorda Kominfo 2015 di Lamin Etam, Rabu (27/5).

Dalam kesempatan tersebut,  Awang  memberikan  opsi kepada  Kemkominfo agar dalam pelaksanaan pembangunan  BTS  tersebut agar dilakukan secara  swakeloa  dengan TNI. Kerena hal itu sudah dilakukan Pemprov Kaltim dalam saat menuntaskan sejumlah proyek di dearah perbatasan dan pedalaman, diantaranya pembangunan tiga bandara dan beberapa kegiatan sosial lainnya.

"Demi lancarnya pelaksanaan pembangunan BTS di perbatasan, kiranya bisa dilakukan dengan swakelola bersama TNI," saran Awang.
            Direktur Telekomunikasi Khusus dan Penyiaran Publik Kemkominfo Dr. Ismail, menjelaskan saat  ini sudah disiapkan anggaran universal service obligation (USO) sebesar Rp2 triliun  untuk membangun infrastruktur komunikasi.

"Dengan anggaran USO ini terbuka peluang untuk  usulan dari pemerintah daerah, sebab daerah yang lebih tahu kebutuhan infrastrukturnya," kata Ismail.

Ditambahkan, tahun ini konsentrasi pada pemasangan jaringan komunikasi di perbatasan yang terdiri dari 125 BTS dengan dana yang disiapkan sebesar Rp250 miliar. Pembangunan diutamakan untuk yang sudah memiliki tower dan bekerjasama dengan TNI, karena di perbatasan telah ada 30 pos yang mempunyai tower.
            "Terinspirasi dari Kaltim, membangun kerjasama dengan telkomsel. Pembangunan tower oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan operator seluler membawa BTS. Adanya hal ini, telkomsel bisa mempercepat programnya yang awalnya direncanakan dalam waktu lama," ungkap Ismail.

Infrastruktur adalah salah satu bagian dari seluruh ekosistem agar e-government bisa berjalan. Hal  Ini berguna agar dapat melayani publik dengan baik melalui jaringan telekomunikasi dan internet. Memang dibutuhkan  infrastruktur yang lumayan besar, sama pentingnya dengan jalan, air minum dan kebutuhan listrik.
            Kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di daerah sangat diharapkan dapat mengarahkan operator untuk membangun infrastruktur komunikasi.

"Pemerintah sebagai regulator murni tidak untuk membangun infrastruktur. Tidak mungkin juga pemerintah menjadi operator. Maka dari itu Diskominfo bisa berperan besar membuka infrastruktur komunikasi dengan mengarahkan operator," paparnya.  (mar/sul/es/hmsprov)

/////Foto : Gubernur Awang Faroek Ishak memberi arahan pada Diskusi Terbuka Rakorda Kominfo 2015 di Lamin Etam, Rabu (27/5). (johan/humasprov)

Berita Terkait