Hilangkan Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Kasus Virus Corona, Sa'bani Minta Sebarkan Informasi, Tangkal Hoaks

dok.humasprovkaltim

SAMARINDA - Staf Ahli Gubernur HM Sa’bani menegaskan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan wabah virus corona harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat dibuat panik. 

Menurut Sa'bani, disinilah peran Biro Humas dan Dinas Kominfo bersama wartawan agar bisa menyampaikan serta menyebarluaskan informasi yang benar dan menyangkal hoaks di masyarakat. 

“Karena selain perlunya upaya dari lintas sektor, seperti kesehatan, perhubungan, imigrasi, keamanan, dan lainnya. Penyebaran informasi juga harus masif kepada masyarakat, baik terkait pencegahan maupun situasi perkembangan virus corona, agar masyarakat dapat menerimanya. Terutama dalam menangkal berita atau kabar hoaks yang beredar di masyarakat. Karena ketidaktahuan informasi ini bisa menyebabkan kepanikan di masyarakat,” urai Sa’bani saat memimpin Rakor Kesiapsiagaan 2019-nCoV di Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (6/2/2020). 

Terkait adanya 14 warga Kaltim yang sedang di karantina di Kepulauan Natuna, Sa'bani meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan panik. Karena memang ke-14 orang tersebut tidak terinfeksi virus corona. Melainkan hanya harus melalui masa observasi dan karantina selama 14 hari, karena dipulangkan dari negara Cina. 

Diakui Sa'bani, semua negara mengevakuasi warganya dari Cina, terutama daerah suspect di Wuhan, demikian halnya Indonesia. Dari evakuasi WNI tersebut terdapat 14 warga Kaltim. 

"Mereka sekarang dikarantina di Kepulauan Natuna. Tentu tidak selamanya ada di Natuna. Karena orang tuanya ada disini. Kita harus mengantisipasi agar mereka bisa pulang kembali ke Kaltim,” jelas Sa’bani.  

Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota serta kementerian/lembaga di Kaltim terus bersinergi dan siap siaga dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di Benua Etam. Karena, Kaltim mempunyai pintu (gerbang) masuk yang cukup banyak (bandar udara dan pelabuhan), sehingga harus diwaspadai.

"Demikian halnya untuk objek wisata dan perusahaan yang memperkerjakan WNA khususnya dari Cina juga harus diperhatikan," tegas Sa'bani.(her/yans/humasprovkaltim).

Berita Terkait