Dinas Perikanan Kaltim Buat Kartu Anggota Nelayan
SAMARINDA – Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim terus meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) di Kalimantan Timur. SPDN dari PT Pertamina ini menyediakan BBM bersubsidi untuk para nelayan di seluruh penjuru Kaltim.
Keberadaan SPDN sangat membantu para nelayan, karena penjualan BBM bersubsidi dari pemerintah, harganya sangat terjangkau, apalagi di tengah kelesuan ekonomi saat ini. Sayangnya, BBM bersubsidi ini diduga banyak diselewengkan untuk pengguna lain yang bukan nelayan.
“Harga BBM yang telah disubsidi membuat SPDN menjadi sasaran empuk penyalahgunaan sejumlah oknum selain nelayan untuk membeli BBM dengan harga yang murah,” sebut Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Pengawasan Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Mukhransyah, Rabu (4/11).
Guna mengantisipasi hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan membuat Kartu Anggota Nelayan (KAN) yang berfungsi sebagai tanda pengenal resmi untuk membeli BBM di SPDN.
“Selama ini petugas SPDN kesulitan membedakan antara nelayan dan bukan. Dengan adanya Kartu Anggota Nelayan ini, wajib ditunjukan kepada petugas SPDN untuk mendapat pelayanan,” tegas Mukhransyah.
Diharapkan, rencana ini dapat terealisasi secepatnya, agar keberadaan SPDN berfungsi secara maksimal dalam melayani kebutuhan BBM murah bagi nelayan.
Selain itu, Mukhransyah juga menyebutkan rencana untuk memperbanyak jumlah SPDN di Kaltim. Hal ini dikarenakan, letak SPDN yang ada saat ini terbilang cukup jauh dari tempat tinggal para nelayan.
“Nelayan lebih memilih alternatif lain, seperti membeli BBM eceran yang harganya tentu saja dijual dengan harga lebih tinggi. Karena itulah, sekarang tengah ada pembicaraan untuk menambah unit SPDN di Kaltim,” ujarnya.
Rencana penambahan unit SPDN ini paling cepat akan direalisasikan tahun depan. Tahun 2015 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan masih fokus pada pengelolaan empat SPDN yang masih belum berfungsi baik.
Empat SPDN tersebut adalah SPDN Apiapi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Sungai Nyamuk di Kabupaten Kutai Timur dan PPI di Kota Tarakan.
“Setelah semua pembenahan selesai, pembangunan SPDN baru akan segera dilaksanakan,” katanya. (aka/sul/es/humasprov).
07 April 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
11 Februari 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
04 Desember 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 Desember 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
25 Oktober 2017 Jam 09:39:47
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:53:52
Agama
17 April 2021 Jam 19:49:03
Sosialisasi Masyarakat
17 April 2021 Jam 19:47:54
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 April 2021 Jam 19:43:34
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
18 April 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
09 Maret 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 Maret 2018 Jam 20:26:43
Pemerintahan
01 September 2020 Jam 20:24:12
Pemerintahan
10 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian