Humas Sajikan Informasi yang Cepat dan Berkualitas

Kunjungan Bakohumas ke DIY

Informasi kurang sedap terkait kinerja pemerintah biasanya bergerak dan meluas sangat cepat di tengah masyarakat di era teknologi saat ini. Media sebarnya bukan hanya selebaran atau terbitan koran-koran harian, tapi sangat mungkin melalui berbagai fasilitas teknologi informasi seperti handphone dan fasilitas sosial media di internet, semisal facebook dan tweeter.
Diperlukan kinerja kehumasan pemerintah yang cepat, andal dan berkualitas agar dapat memberikan informasi lebih objektif, transparan dan menyejukkan.   
Mendukung kepentingan tersebut,  maka diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang lebih professional didukung penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai demi akurasi dan kecepatan informasi kepada masyarakat.  
Itulah salah satu masukan yang diperoleh dari kunjungan kerja Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) se-Kaltim ke Yogyakarta, Jumat (4/10) lalu. Informasi dan masukan tersebut disampaikan Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ir Sigit Haryanto saat menerima kunjungan Bakohumas se-Kaltim yang dipimpin Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim,  S Adiyat.
“Informasi sekarang ini bergerak begitu cepat  langsung ke masyarakat. Sebab itu diperlukan kerja-kerja pranata kehumasan yang andal dan berkualitas serta professional. Perlu penguatan SDM dan infrastruktur pendukung teknologi informasi demi percepatan informasi kepada masyarakat. Alhamdulillah, Yogyakarta sudah melakukan itu,” kata Sigit Haryanto.
Kerja kehumasan yang baik dalam penyampaian berbagai informasi pembangunan terkait kemajuan dan sejumlah kendala yang dihadapi, pada akhirnya akan melahirkan kepuasan masyarakat atas pembangunan yang telah dilaksanakan.  
Jika bagian kehumasan mampu menyajikan progress pembangunan secara transparan, faktual diiringi berbagai penjelasan yang sangat mendukung, termasuk jika terjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, maka pada akhirnya masyarakat akan memahami dan otomatis akan mendukung program pembangunan pemerintah.
“Satu hal berbeda yang menjadi keuntungan kami, karena gubernur kami juga adalah Raja Kesultanan Ngayogyokarto. Sehingga masyarakat lebih cenderung mengabdi dan memahami. Meski faktor raja sangat dominan, kami tetap berusaha bekerja professional,”  kata Haryanto.
Kurang tepat jika membandingkan Yogyakarta dan Kaltim dari sisi kewilayahan dan efek permasalahan lanjutanya. Provinsi DIY hanya  memiliki luas 3.385,85 km2 atau hanya sekitar 0,7 persen dari luas wilayah Indonesia. Sedangkan Kaltim, dengan jumlah penduduk yang hampir sama dengan DIY, luasnya mencapai 126.066,64 km2. Kaltim yang demikian luas ini, sudah barang tentu potensial dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat, terutama soal infrastruktur jalan yang belum semuanya tersambung mulus. Penempatan prioritas anggaran pembangunan dengan luas wilayah yang sedemikian rupa tersebut, tentu tidak akan mudah dan potensi masalah pasti jauh akan lebih besar. Sebab itulah, peran dan kinerja bagian kehumasan pemerintah di Kaltim perlu terus ditingkatkan.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim, S Adiyat yang datang bersama tidak kurang 80 peserta Bakohumas se-Kaltim, menjelaskan bahwa hubungan kerjasama antara Kaltim dan Yogyakarta sesungguhnya sudah sejak lama terjalin dalam berbagai program pembangunan. Salah satu program pro rakyat yang menguntungkan masyarakat kedua daerah adalah program transmigrasi. Saat ini, ribuan warga asal Provinsi DIY bermukim di Kaltim menjadi warga transmigran. Mereka mampu mendorong pergerakan ekonomi setempat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan mampu hidup rukun bersama para pendatang dan masyarakat lokal.
“Sejumlah masukan yang kita peroleh. Akan coba kami pelajari dan terapkan di Kaltim. Dari diskusi yang kita lakukan tadi, ada banyak hal menarik yang sesungguhnya dapat kita kerjakan dalam peran-peran kehumasan agar lebih baik,”  kata Adiyat.    
Pada sesi diskusi, Kepala Bagian Kehumasan Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim, Imanudin misalnya menanyakan pola-pola pemberian informasi kepada masyarakat dan media massa saat  terjadi erupsi Gunung Merapi 2010 lalu agar tidak menjadi berita yang bias dan  berpotensi meresahkan akibat informasi yang tidak tepat dan kurang akurat.
Menjawab pertanyaan tersebut, Karo Umum Humas dan Protokol Setdaprov DIY, Sigit Haryanto yang didampingi Kabag Kehumasan, Iswanto dan Kasubbag Hubungan Antarlembaga, Ali Sadikin menjelaskan bahwa pengelolaan informasi dilakukan melalui satu komando yang dilakukan melalui media center yang ditempatkan di salah satu ruang di Kantor Kepatihan (Kantor Gubernur DIY).
“Informasi kita pusatkan di media center. Wartawan menunggu informasi terbaru dari sini. Kami pun menyediakan akses internet yang memadai untuk mendukung kerja rekan-rekan media. Perkembangan informasi pun terus kami pantau dari media center ini,” kata Haryanto.  
Imanudin juga memberikan apresiasi atas kecenderungan media cetak maupun elektronik di Yogyakarta yang tidak selalu memilih model pemberitaan bad news is a good news. Tetapi secara seimbang juga merencanakan penulisan good news is  good news. Di Kaltim, dominasi berita yang dipajang adalah berita buruk.   Bad news is a good news.
Pertanyaan juga datang dari Staf Ahli Bupati Mahakam Ulu, Lily Kusnowati. Menurutnya, berita yang buruk dan simpang siur berpotensi memicu gejolak. Dia bertanya soal koordinasi Bakohumas Yogyakarta dan trik mengelola kerjasama dengan kalangan pers.  Penjelasan yang diberikan atas pertanyaan tersebut antara lain, penyediaan ruang khusus untuk wartawan sekaligus menjadi pusat berbagai informasi pembangunan, lengkap dengan fasilitas internet. Selain itu, melalui Biro Umum Humas dan Protokol, minimal sekali dalam setahun digelar gathering ke luar daerah bersama para wartawan. Target kunjungan dan isu penulisannya juga sangat jelas harus bermanfaat bagi rakyat Yogyakarta.
“Terakhir kami ke Malang, Jawa Timur  untuk melihat penanganan sampah yang sangat luar biasa. Hasilnya, ditulis dan disiarkan melalui media, sekaligus untuk membantu menyadarkan masyarakat soal pengelolaan sampah yang baik,” ujar Haryanto.
Pertemuan Bakohumas di Yogyakarta secara rutin digelar dua kali setahun untuk membahas isu-isu penting dan menyamakan persepsi antara kehumasan provinsi dan  kabupaten/kota. Selain itu, juga dibangun kerjasama dengan kehumasan organisasi atau lembaga-lembaga swasta dalam pertemuan Keluarga Public Relation (Kapurel). “Pertemuan Kapurel juga digelar minimal dua kali setahun,” imbuhnya lagi.
Peserta lain dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan bagian kehumasan kabupaten/kota juga aktif mengajukan sejumlah pertanyaan. Usai pertemuan, peserta Bakohumas juga melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan (Gedung Agung) di Yogyakarta dan Keraton Ngayogyokarto. (sul/hmsprov)   

//Foto: KUNJUNGAN KERJA. Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim,  S Adiyat (depan enam dari kiri) bersama Peserta dan jajaran Pemprov DIY di depan Pendopo Kepatihan Yogyakarta. (humasprov kaltim).


 

Berita Terkait