Hutan Desa, Mahulu Dapat 28.380 Ha

Gubernur Awang Faroek bersama Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh saat kunjungan ke kabupaten perbatasan itu pekan lalu. (seno/humasprov)

 

SAMARINDA – Dalam periode tahun 2018 ini Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memperoleh kegiatan dari program pemerintah pusat berupa social forestry atau perhutanan sosial berupa hutan desa seluas 28.380 hektar. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mahulu, Kamis (3/5).

Menurut dia, saat ini masyarakat diberi kesempatan untuk memiliki atau bisa mengelola kawasan budi daya kehutanan (KBK) yang dulu tidak boleh sama sekali atau dilarang. “Masyarakat bisa mengelola KBK dengan baik. Program ini memungkinkan masyarakat mengolah kawasan hutan negara secara legal. Tanpa merusak hutan dengan mengembangkan ekowisata dan agroforestry,” katanya.

Dijelaskan, masyarakat diberikan hak atau izin memanfaatkan hutan negara untuk kemakmuran rakyat dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat. Diantaranya pemberian akses hak kelola hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial di Indonesia seluas 12,7 juta ha.

Sedangkan Kaltim telah disiapkan tidak kurang dari 660.782 hektar. Sementara Mahulu diberi hak untuk 8 hutan desa seluas 28.380 ha. Terdiri Hutan Desa Nahasilatn 8.700 ha, Hutan Desa Long Merak 1.217 ha dan Hutan Desa Long Hurai 2.102 ha. Hutan Desa Laham 1.900 ha dan Hutan Desa  Lutant 411 ha, Hutan Desa Batu Keloq 8.847 ha, Hutan Desa Tiong Ohang 1.138 ha dan Hutan Desa Long Tuyuk 4.132 ha. “Program ini sebagai upaya mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan,” ujar Awang.

Dia menambahkan masyarakat tidak hanya sekedar menerima tetapi ada kegiatan atau tindaklanjut pasca penerimaan atas hutan desa tersebut. “Sehingga masyarakat yang tinggal di hutan tersebut di sekitar hutan betul-betul menerima manfaat hutan tersebut,” harapnya. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation