IAI Kaltim Perlu Lakukan Pendampingan

IAI Kaltim Perlu Lakukan Pendampingan

 

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal mengharapkan agar Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Kaltim mampu berkontribusi dalam kemajuan pembangunan di daerah, khususnya pendampingan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Harapan itu diungkapkan Wagub Mukmin Faisyal dalam pembukaan Workshop Strategi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penerapan Sistem Accrual Basis di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Senin (17/11).

“Program IAI wilayah Kaltim semoga menjadi momen peningkatan transparansi dan perbaikan pengelolaan keuangan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota wilayah Kaltim,” kata Mukmin Faisyal.

Selain itu, sangat penting kerjasama antar lembaga melalui penandatanganan memorandum of understanding (kerjasama kesepahaman/MoU) antara Pemprov Kaltim dengan IAI Wilayah Kaltim.

Misalnya, dalam melakukan pendampingan pengelolaan keuangan pada tataran pembuatan laporan keuangan dan asertasinya sesuai standar akuntansi keuangan maupun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Termasuk kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai perpajakan, keuangan, akuntansi maupun manajemen keuangan. Pendampingan dalam rekrutmen/seleksi sumber daya manusia berbasis akuntansi maupun pemberian beasiswa.

Mukmin mengakui berkaitan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kaltim yang selama ini telah diperiksa BPK-RI dapat terlihat terjadinya peningkatan kualitas secara bertahap dari tahun 2008 hingga 2012.

“Walaupun tahun anggaran 2013 kita memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun hasil tersebut tidaklah membuat kita pesimis atau skeptis karena kita juga harus semangat meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov Kaltim berharap kehadiran IAI di daerah dapat memberikan warna tersendiri dalam pencerahan kepada masyarakat untuk memahami Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD). 

“Pencerahan kepada masyarakat perlu dilakukan mengingat informasi di dalam LKPD harus dipahami, tidak saja pembuat laporan keuangan namun juga pembacanya. Sehingga masyarakat memahami substansi isi LKPD dan berbagi isu penting di dalamnya,” jelasnya.

Pemerintah lanjutnya, memahami proses pembangunan tidak mungkin berhasil secara optimal tanpa peran serta masyarakat. Karenanya, masukan yang diberikan masyarakat yang relevan dan akurat dapat menjadi pemicu tercapainya target pembangunan.

“Saya berharap IAI berperan aktif dalam mempersiapkan penerapan akuntansi berbasis akrual di seluruh pemerintahan di daerah ini. Melalui persiapan matang, saya yakin penerapan akuntansi berbasis akrual di 2015 akan berjalan baik dan lancar,” harap Mukmin.

Sementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Sri Haryoso Suliyanto mengakui sangat mengapresiasi keterlibatan IAI Kaltim dalam pengelolaan keuangan daerah melalui kerjasama antar lembaga.

“Kerjasama yang dilakukan Pemprov maupun kabupaten dan kota dengan IAI sangat strategis melalui pendampinagn terutama dalam upaya menciptakan pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Sri Haryoso Suliyanto.

Workshop diikuti pengelola keuangan lingkup Pemprov Kaltim serta kabupaten dan kota se-Kaltim menghadirkan nara sumber Dr Dwi Amalia Sari (widyaiswara Pusdiklat BPK-RI) serta BPKP, DPN IAI serta Universitas Mulawarman. (yans/sul/hmsprov)

 

//Foto: Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menyerahkan cinderamata kepada para narasumber workshop strategi menuju opini WTP dan penerapan sistem accrual basis.(masdiansyah/humasprov)

 

Berita Terkait
Berita Foto
Berita Foto

05 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan

JMF Digelar Awal September
JMF Digelar Awal September

19 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan