Ibu Kota Baru di Kaltim? Isran: Berdampak Positif Terhadap Perekonomian Kalimantan

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor

SAMARINDA – Masih tentang rencana pemindahan ibukota negara. Untuk kesekian kalinya Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menjadi narasumber pada acara stasiun TV swasta nasional. Kali ini program Prime Talk di Metro TV dengan tema " Ibu Kota Baru di Kaltim, Final?", yang disiarkan langsung Kamis (22/08/2019) pukul 20.00 – 21.00 wita.

Selain Gubernur Isran Noor dari kediaman pribadinya di Jalan Adipura Sungai Kunjang Samarinda, narasumber lainnya adalah mantan Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago dari Nusa Tenggara Timur. Juga hadir pengamat tata kota Yayat Supriyatna di studio Metro TV Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta.

“Setengah percaya, setengah tidak percaya. Tapi menggembirakan,” kata Isran Noor menjawab pertanyaan host Prime Talk, Rory Asyari, terkait berita hangat pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang menyebut Kaltim adalah ibukota negara baru yang dipilih pemerintah pusat.

Isran menyebut jika memang Kaltim ditetapkan sebagai ibukota negara, maka akan berdampak positif bagi perekonomian daerah. Bukan hanya bagi Kaltim, tapi seluruh provinsi Kalimantan. Termasuk provinsi yang berbatasan langsung dengan Kaltim, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Terkait ketersediaan lahan seluas 3.000 hektare yang menjadi prioritas awal untuk pembangunan infrastruktur utama, Isran Noor menegaskan lahan tersebut sudah siap dan merupakan tanah negara.

“Baik lokasi di Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara, keduanya merupakan tanah negara. Tidak ada konflik ataupun sengketa lahan. Jika ada yang bermain maka akan rugi sendiri, karena itu tanah negara,” tegas Isran.

Mantan Bupati Kutai Timur ini sekali lagi menegaskan tidak ada indikasi spekulan tanah untuk melakukan tindakan menyimpang terkait lahan calon ibukota negara. Akan segera dibuat peraturan gubernur (pergub) tentang kawasan khusus non komersial.

“Kawasan tersebut tidak bisa diperjualbelikan sebelum ataupun sesudah keluar keputusan Presiden terkait penetapan lokasi ibukota negara,” tegas Isran.

Terkait kesiapan masyarakat Kaltim dalam hal ini sumber daya manusia (SDM), Isran Noor menyebut Pemprov Kaltim bersama kabupaten/kota terus memberikan informasi kepada masyarakat Kaltim. Karena ini merupakan tanggungjawab dan bagian dari kontribusi Kaltim dalam pembangunan nasional.

“Yang jelas SDM akan mengikuti jika tidak akan tertinggal. Tapi secara keseluruhan indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim diatas rata-rata nasional. Penduduknya pun heterogen. Kompetitifnya akan terjadi secara otomatis. Dan masyarakat siap,” jelasnya.

Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengungkapkan penetapan calon ibukota negara yang baru bukan hanya dilakukan dalam satu hari. Tetapi jauh 2-3 tahun sebelum ini. Seluruh wilayah Indonesia yang potensial jadi ibukota negara baru sudah disurvei. Mulai dari sisi geostrategis. Lokasi harus titik optimal dan efisien. Mudah diakses dari darat, laut dan udara.

“Jika memang Kaltim yang dipilih, maka tidak hanya wilayah calon ibukota negara baru saja yang dibangun, tetapi harus diiringi dengan pembangunan dua kota utama, yakni Samarinda dan Balikpapan sebagai penunjang. Dua kota itu juga harus segera merevisi RTRW. Pengendalian tata ruang penting karena akan ada perkembangan properti yang besar dan potensi urbanisasi akan meningkat,” urainya.

Sementara mantan Kepala BPN/Menteri ATR Andrinof Chaniago mengatakan Kaltim paling banyak memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Karena memiliki keunggulan geostrategis dan geoekonomi. Terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

“Dengan posisi Kaltim yang ditengah Indonesia, maka ibukota baru bisa menggerakkan ekonomi di kawasan timur tetapi juga tidak memutus kegiatan ekonomi di wilayah barat. Keunggulan lainnya di Kaltim memiliki ketersediaan sumber air dan relatif aman dari kabut asap ketika terjadi karhutla,” ujar Andrinof.

Ibukota negara baru yang akan jadi pusat pemerintahan di Kaltim mengusung konsep “Smart and Intelligent City”. Kota cerdas. Kota modern. Berstandar internasional. Dengan inti pertama akan digarap diatas lahan seluas 3.000 hektare. Dan selanjutnya perluasan lahan ditargetkan mencapai 300.000 hektare. (her/yans/humasprovkaltim).

Berita Terkait