IKN Kaltim Tidak Boleh Gagal. Optimalkan Dua Kota Fungsional


SAMARINDA – Pemerintah tidak ingin pemindahan ibu kota negara (IKN) hanya wacana semata bahkan gagal. Karenanya, keberadaan dua kota fungsional (Balikpapan dan Samarinda) akan dioptimalkan.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan IKN baru akan cepat terbangun seiring semangat dan kesyukuran masyarakat Kaltim mendukungnya. Apalagi didukung beberapa daerah penyangga serta dua kota fungsional (Balikpapan dan Samarinda).

“Kami di daerah sangat mendukung atas keputusan Pemerintah membangun IKN. Terserah dimana saja. Tapi, kami bersyukur Kaltim menjadi pilihan,” ucap Isran Noor pada Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim sebagai IKN di Balikpapan, pekan lalu.

Bahkan, Isran Noor meyakinkan apa yang menjadi keputusan dan pilihan pemerintah adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia kedepannya. Terutama di kancah dunia dan kehidupan global.

Dijelaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dipilihnya Kaltim khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai IKN sebab diapit dua kota yang sudah fungsional.

“Ini yang ingin saya jelaskan kenapa memilih Kaltim. Kita tak ingin gagal. Kami tidak ingin pemindahan IKN ini hanya menimbulkan isu negatif. Seolah-olah dilakukan tanpa melalui  kajian mendalam,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Diakuinya, ketika IKN mulai beroperasi di tahun pertama tentu tidak mungkin  memiliki fasilitas yang lengkap. Pasti masih ada kekurangan dan disinilah kota-kota fungsional berperan.

Selain itu, adanya dua kota fungsional ini maka pembangunan IKN semakin cepat. Sebab biaya fisik kian murah dan distribusi logistic lebih efektif serta efesien.

Misalnya, jarak antara Balikpapan dengan government quarter Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara hanya sekitar 60 Km. Dan pasti akan dibangun jalan bebas hambatan atau jalan penghubung yang memudahkan mobilitas (konektifitas) dengan IKN baru.

“Sementara IKN membangun dan melengkapi dirinya pada tahun-tahun pertama beroperasi. Bisa saja ada kegiatan pemerintahan dilakukan di Balikpapan dan Samarinda,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, ada ASN yang membawa keluarga. Tentu memerlukan fasilitas pemukiman, sarana pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Tidak menutup kemungkinan ASN bekerja di ibu kota baru. Tetapi tinggalnya di Balikpapan atau bisa saja di Samarinda. 

“Sebab kedua kota fungsional ini sudah lengkap fasilitasnya. Jalan tol sudah ada. Bahkan bandara kita tidak  perlu membangun lagi. Karena sudah ada di dua kota itu,”  ungkap Bambang.

Harapannya, dikala menyiapkan rancang bangun kota ini bukan hanya ibu kota biasa. Seperti layaknya standar kota-kota besar di Indonesia.

“Tetapi Presiden Joko Widodo menginginkan IKN baru ini harus berstandar dunia dan terdepan dengan menggunakan unsur-unsur teknologi maju,” bebernya.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan sesuai keinginan dan instruksi Presiden bahwa kementerian PUPR yang paling duluan menempati IKN di Kaltim.

“Disaat membangun kawasan IKN. Kami diperintahkan Presiden untuk pindah dan berkegiatan di wilayah IKN baru. Sambil membangun dan melengkapi fasilitas ibu kota ini secara bertahap,” ujar Basuki.

Ditambahkannya, sesuai jadwal yang ditetapkan maka awal 2024 sudah ada kegiatan pemerintahan di IKN. Termasuk beberapa kementerian sudah bisa mempersiapkan kegiatan lembaganya mendukung beroperasinya ibu kota baru ini.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait