Indeks Kebebasan Pers Kaltim Diatas Nasional

Hendro Prasetyio

 

SAMARINDA – Indeks Kebebasan Pers (IKP) Kaltim 2017 berada di atas rata-rata nasional dengan poin mencapai 70,66  dengan katagori baik atau cukup bebas. Sementara secara nasional poinnya 68,95 dengan katagori agak bebas. Dengan demikian IKP Kaltim tahun ini berada di atas nasional. “Berdasarkan hasil survei Dewan Pers bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di 30 provinsi,   Kaltim berada di peringkat 11 nasional. Kaltim untuk pertama kalinya menjadi salah satu daerah yang terindeks,” kata Kepala Bagian Kehumasan yang juga juru bicara Gubernur Kaltim, Hendro Prasetyo, Selasa (28/11).

 

Survei dilakukan pada 30 provinsi oleh Dewan Pers bersama perguruan tinggi dan 90 peneliti terkait IKP dan 12 provinsi masuk kategori cukup bebas termasuk Kaltim di posisi 11. Survei meliputi tiga aspek yang diteliti, yakni IKP bidang politik  yang mencapai poin sekitar 70,39 dan IKP bidang ekonomi 66,13 serta IKP bidang hukum mencapai 66,00.

 

Selain itu, dari 30 provinsi yang disurvei dan terindeks 18 daerah diantaranya dinyatakan kebebasan persnya sedang atau agak bebas dengan kisaran indeks di bawah angka 70. Misalnya, Sumatera Utara berada di urutan terakhir dengan IPK tergolong kurang bebas, sedangkan Provinsi Papua Barat dari predikat kurang bebas naik menjadi agak bebas.

 

Hendro mengungkapkan bidang politik dan hukum paling mempengaruhi tingginya kualitas kemerdekaan pers seperti kebebasan dari krimimalisasi, berorganisasi dan mendirikan perusahaan media. Sementara itu faktor yang bisa memperburuk kondisi pers di daerah yakni buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers dan tingginya intervensi perusahaan pada ruang redaksi. “Selain itu menyangkut aspek-aspek kurang dihargainya keragaman media, indikator utamanya yaitu kebebasan dari kekerasan, kebebasan mendirikan usaha pers, bebas intervensi negara termasuk kebebasan menjalankan jurnalisme,” beber Hendro. (yans/sul/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation