* Tahun Terakhir RPJMD 2009-2013
SAMARINDA–Pelaksanaan RPJMD tahap II (2009-2013) mengamanahkan kepada Pemprov Kaltim untuk melakukan pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi, penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri, serta pengembangan perekonomian yang mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
“Memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2013, Pemprov telah mampu mewujudkannya, keberhasilan telah kita capai, walaupun disadari masih ada kelemahan dan target-target pembangunan yang belum tercapai, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan lingkungan,” ujar Guberunur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Rabu (3/4).
Gubernur mengungkapkan ada beberapa permasalahan pokok telah diinventarisir Pemprov. Permasalahan tersebut masih dihadapi saat ini dan menjadi tantangan kedepan agar pelaksanaan pembangunan di Kaltim dapat terwujud dengan baik.
Permasalahan pokok itu diantaranya, kondisi ekonomi Kaltim yang terus meningkat dan membaik, namun struktur ekonomi yang belum solid. Yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing serta masih terpusatnya kegiatan ekonomi.
“Kondisi sosial dan budaya juga memerlukan perhatian serius, yang ditandai masih adanya kerentanan sosial, belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya, serta indikasi memudarnya ikatan sosial dan melemahnya modal sosial,” kata Gubenur.
Selain itu, sambung dia, kondisi prasarana dan sarana di Kaltim juga memerlukan percepatan pembangunan. Hal ini diindikasikan dengan prasarana jalan belum berfungsi secara efektif, terbatasnya prasarana (pelabuhan, terminal dan bandara) dan sarana transportasi (pesawat, kapal dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), serta penyediaan air baku.
Demikian halnya, kondisi kinerja aparatur yang disebabkan masih belum tertatanya reformasi birokrasi daerah dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, kondisi ketertiban dan keamanan yang relatif membaik, namun stabilitas keamanan masih perlu dijaga, penanganan konflik sosial, konflik agama, dan rendahnya aksesibilitas masyarakat daerah perbatasan.
“Keterbatasan akses terhadap bahan bakar dan energi menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Karena, meskipun Kaltim kaya akan SDA khusunya sumber energi, namun keterbatasan akses serta kurangnya kuota BBM menyebabkan kerentanan terjadinya konflik sosial. Namun, kita terus berusaha mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru dan terbarukan,” jelasnya.
Ditambahkan, Pemprov juga menginventarisir permasalahan terkait kondisi SDA dan lingkungan di Kaltim. Dikarenakan, pengelolaan SDA belum berwawasan lingkungan, belum selesainya RTRW, serta adanya kewajiban dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang mengharuskan pengarus utama isu perubahan iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (her/hmsprov).
Foto: Gubernur bersama jajaran Pemrov Kaltim dan FKPD pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam. (humasprov kaltim).
09 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 September 2017 Jam 08:05:05
Pembangunan
07 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 06:26:18
Hari Nasional
10 Agustus 2022 Jam 06:23:30
Peranan Organisasi Perempuan
10 Agustus 2022 Jam 06:20:11
Kegiatan Silaturahmi
09 Agustus 2022 Jam 15:08:45
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
01 Februari 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
24 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 November 2016 Jam 00:00:00
Sosial
26 September 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21 April 2016 Jam 00:00:00
Kesehatan