Inspektur Wilayah: Tingkatkan Pengawasan dan Pengendalian

Minimalisir Kesalahan Pengelolaan Keuangan

SAMARINDA–Keberhasilan Pemprov Kaltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan negara, tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim.
Inspektur Wilayah Kaltim M Sa’aduddin mengungkapkan raihan tersebut merupakan keberhasilan Pemprov dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara.
Salah satunya adalah menghilangkan resiko keterlambatan yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai.“Kita kemarin sudah mendapatkan WTP, karena kita bisa meminimalisir kesalah itu. Namun, jika kesalahan-kesalahan itu terjadi lagi pada tahun depan, maka bukan tidak mungkin WTP akan lepas. Mari kita berusaha bersama untuk mempertahankan opini WTP, tentunya dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Sa’aduddin, akhir pekan lalu.
Sa’aduddin menjelaskan salah satu instrumen yang mendukung keberhasilan Pemprov Kaltim dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan negara adalah TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) yang dibentuk Pemprov pada pertengahan 2012.
Karena menurut dia, dari TEPPA inilah bisa  diketahui progres kegiatan rendah apa penyebabnya, misal terlambat dilelang dan sebagainya. Dan tentunya hal itu dapat digunakan untuk membuat suatu kebijakan oleh unsur pimpinan agar kegiatan-kegiatan itu tidak bermasalah di akhir tahun.
“TEPPA ini semacam dashboard mobil. Di situ ada petunjuk-petunjuk. Yang apabila petunjuk itu valid tentunya bisa dipakai untuk jalannya kendaraan itu. Misalnya temperatur kendaraan itu naik, maka diharuskan berhenti/beristirahat dulu. Atau jika bahan bakarnya habis, maka harus diisi dulu,” jelasnya.
Dalam TEPPA juga, lanjut dia, jika ada SKPD yang rapornya rendah dalam hal realisasi fisik dan keuangan, maka akan dicarikan solusi bersama baik dari TEPPA yang terdiri dari unsur Bappeda,
Inspektorat Wilayah (Itwil), Biro Keuangan dan Biro Pembangunan Daerah. Maupun dari SKPD lainnya pada lingkup Pemprov Kaltim.
“Kita sudah meraih opini WTP. Saatnya kita mempertahankannya. Dengan kerja bersama dan kekompakan jajaran Pemprov hal itu pasti dapat diwujudkan. TEPPA ini merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan hal tersebut,” sambungnya. (her/hmsprov)

Berita Terkait