Irianto: Optimis Cepat Berkembang

Menjelang Enam Bulan Usia Kaltara

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 22 Oktober nanti, memasuki usia enam bulan sejak diresmikan 22 April lalu dan telah memiliki perangkat pemerintah daerah. Diantaranya, delapan dinas dan empat badan serta tujuh biro dan tiga asisten.
Dengan kelengkapn prangkat birokrasi tersebut, diyakini Kaltara akan terus berkembang, seiring dengan potensi daerah yang siap menopang pertumbuhan daerah yang lebih baik, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), pemekaran Kaltim.
“Kenapa kita harus optimis. Karena dari segi kondisi dan perkembangan objektif yang ada, Kaltara jauh lebih baik kondisi sumber daya alam dan potensinya dibanding Gorontalo, Sulawesi Barat bahkan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung,” kata Pj Gubernur Kaltara,  Dr H Irianto Lambrie saat berada di Samarinda, Rabu (16/10).
Diakui, dalam masa transisi selama dua tahun ini dari Kaltim selaku provinsi induk, merupakan pekerjaan yang terberat diemban pemerintahan transisi saat ini hingga masa terbentuknya provinsi Kaltara adalah mempersiapkan dan meletakkan pondasi pemerintahan yang kuat.
Karenanya, sejak awal pihak pemerintahan transisi telah merintis kerjasama dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dalam rangka asistensi dan membantu pengelolaan anggaran agar tidak terjadi masalah.
Selain itu, melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) guna menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang masih  baru untuk laboratorium penyelenggaraan pemerintahan dengan paradigma baru.
Sehingga apa yang program reformasi dan birokrasi akan diterapkan di provinsi yang memiliki lima kabupaten/kota tersebut. Sebab, Kaltara sebagai provinsi baru dengan jumlah aparatur terbatas dan lembaga masih ramping akan mudah untuk diterapkan aturan pemerintahan.
Sementara untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan provinsi Kaltara masih mengandalkan dana hibah dari provinsi induk dan pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam Kaltara.
Dana hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan diantaranya  belanja pegawai dan penyediaan prasarana perkantoran, prasarana mobilitas koordinasi maupun biaya-biaya rapat atau pertemuan.
“Sehingga kita belum bisa merencanakan untuk pembangunan fisik sebab masih fokus pada penataan pemerintahan provinsi. Terutama dukungan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam Kaltara,” ujar Irianto.
Diharapkan, pembangunan fisik  dalam tahap dua tahun ini sampai lima tahun kedepan  masih mendapatkan bantuan dari Pemprov Kaltim baik melalui dana hibah maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan SKPD lingkup Pemprov Kaltim berlokasi di Kaltara.         
“Saya yakin dalam masa-masa mendatang Kaltara akan mampu menuju provinsi yang maju, mandiri dan sejahtera dengan dukungan penuh rakyat bersama provinsi induk, layaknya provinsi lain di Indonesia,” harap Irianto Lambrie.(yans/hmsprov).

///FOTO : H Irianto Lambrie
 

Berita Terkait