Menjelang Enam Bulan Usia Kaltara
SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 22 Oktober nanti, memasuki usia enam bulan sejak diresmikan 22 April lalu dan telah memiliki perangkat pemerintah daerah. Diantaranya, delapan dinas dan empat badan serta tujuh biro dan tiga asisten.
Dengan kelengkapn prangkat birokrasi tersebut, diyakini Kaltara akan terus berkembang, seiring dengan potensi daerah yang siap menopang pertumbuhan daerah yang lebih baik, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), pemekaran Kaltim.
“Kenapa kita harus optimis. Karena dari segi kondisi dan perkembangan objektif yang ada, Kaltara jauh lebih baik kondisi sumber daya alam dan potensinya dibanding Gorontalo, Sulawesi Barat bahkan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung,” kata Pj Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat berada di Samarinda, Rabu (16/10).
Diakui, dalam masa transisi selama dua tahun ini dari Kaltim selaku provinsi induk, merupakan pekerjaan yang terberat diemban pemerintahan transisi saat ini hingga masa terbentuknya provinsi Kaltara adalah mempersiapkan dan meletakkan pondasi pemerintahan yang kuat.
Karenanya, sejak awal pihak pemerintahan transisi telah merintis kerjasama dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dalam rangka asistensi dan membantu pengelolaan anggaran agar tidak terjadi masalah.
Selain itu, melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) guna menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang masih baru untuk laboratorium penyelenggaraan pemerintahan dengan paradigma baru.
Sehingga apa yang program reformasi dan birokrasi akan diterapkan di provinsi yang memiliki lima kabupaten/kota tersebut. Sebab, Kaltara sebagai provinsi baru dengan jumlah aparatur terbatas dan lembaga masih ramping akan mudah untuk diterapkan aturan pemerintahan.
Sementara untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan provinsi Kaltara masih mengandalkan dana hibah dari provinsi induk dan pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam Kaltara.
Dana hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan diantaranya belanja pegawai dan penyediaan prasarana perkantoran, prasarana mobilitas koordinasi maupun biaya-biaya rapat atau pertemuan.
“Sehingga kita belum bisa merencanakan untuk pembangunan fisik sebab masih fokus pada penataan pemerintahan provinsi. Terutama dukungan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam Kaltara,” ujar Irianto.
Diharapkan, pembangunan fisik dalam tahap dua tahun ini sampai lima tahun kedepan masih mendapatkan bantuan dari Pemprov Kaltim baik melalui dana hibah maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan SKPD lingkup Pemprov Kaltim berlokasi di Kaltara.
“Saya yakin dalam masa-masa mendatang Kaltara akan mampu menuju provinsi yang maju, mandiri dan sejahtera dengan dukungan penuh rakyat bersama provinsi induk, layaknya provinsi lain di Indonesia,” harap Irianto Lambrie.(yans/hmsprov).
///FOTO : H Irianto Lambrie
22 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
05 Desember 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
04 November 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
27 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
23 Januari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
19 Februari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Maret 2021 Jam 10:57:31
Kegiatan Silaturahmi
09 Maret 2021 Jam 10:56:48
Kegiatan Silaturahmi
09 Maret 2021 Jam 10:53:03
Kegiatan Silaturahmi
09 Maret 2021 Jam 10:51:12
Berita Acara
09 Maret 2021 Jam 10:50:56
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
17 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Februari 2018 Jam 19:05:35
Kelautan dan Perikanan
04 Januari 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
27 Desember 2016 Jam 00:00:00
DWP