Isran: Anggaran Harus Terserap Baik, Sa’bani: Proses Pelelangan Sudah Capai 80 Persen

Gubernur Kaltim H Isran Noor di Bogor menghadiri Rapat Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2020. (ist/humasprov kaltim).

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Isran Noor menghadiri Rapat Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2020 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Rabu (15/7). Rapat dihadiri para gubernur se-Indonesia. 

 

 

 

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Presiden Jokowi mengingatkan agar serapan APBD tetap berjalan baik agar ekonomi masyarakat bisa tetap tumbuh dan berkembang. Diakui Presiden  Jokowi, ekonomi Indonesia dan dunia secara umum mengalami penurunan hebat sejak awal pandemi ini. 

Usai menghadiri rapat tersebut, Gubernur Isran Noor mengatakan pihaknya sudah menginformasikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, serta melaksanakan kegiatan yang bisa dilaksanakan di masa pandemi ini.

“Kita laksanakan arahan Presiden. Meski pandemi Covid-19, serapan anggaran harus tetap berjalan baik, agar ekonomi masyarakat tetap tumbuh dan produktif,” kata Gubernur Isran Noor.

 

 

Sementara dari Samarinda, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur HM Sa’bani mengungkapkan realisasi serapan anggaran secara keseluruhan memasng relatif belum sesuai target. Hingga 13 Juli 2020, rata-rata serapan APBD Kaltim berada pada kisaran 31,82 persen. Pada kondisi normal, setidaknya capaian serapan anggaran sudah 50 persen. 

“Kabar baiknya, proses pelelangan sudah mencapai 80 persen. Setelah ada progres fisik maka akan ada pencairan. Berikutnya, progres serapan anggaran pasti akan meningkat,” jelas Sa’bani.

 

 

Sa’bani menguraikan dalam kondisi lelang pengadaan barang dan jasa sudah mencapai 80 persen, maka perkiraan serapan anggaran akan semakin cepat. Meski beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena Covid-19.  

“Aktivitas seperti rapat yang menghadirkan orang banyak dan monitoring, perjalanan dinas dikurangi, karena pandemi masih berlangsung. Kita sangat batasi,” tegas Sa’bani.

 

 

Sa’bani mengungkapkan, total APBD Kaltim tahun ini setelah penyesuaian sebesar Rp9,2 triliun. “Target kita di atas 90 persen bisa terserap,” yakin Sa’bani. Karenanya dia berharap semua OPD kembali fokus pada aktivitas kegiatan masing-masing untuk merealisasikan anggaran dengan baik.

 

 

Sementara itu, khusus untuk realisasi belanja Covid-19, Sa’bani menyebut serapannya baru sekitar 15 persen. 

“Memang ada beberapa yang belum kita realisasikan, karena masih ada bantuan dari pusat, swasta dan masyarakat.

 

 

Pembelanjaan yang khusus untuk pengadaan alat-alat kesehatan masih tersisa dan kita siapkan, jika kondisi memerlukan,” ungkap Sa’bani. 

Bantuan-bantuan tersebut antara lain berupa masker dan rapid test. Sebab itulah, maka dana Covid-19 sebagian masih belum dibelanjakan.

 


Anggaran Covid-19 yang disiapkan Pemprov Kaltim dalam refocusing APBD Kaltim untuk Covid-19 sebesar Rp500 miliar. Pengadaan barang dan jasa untuk belanja Covid-19 ini melalui mekanisme khusus, tidak melewati proses lelang pada umumnya. (sul/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait