Isran Mempersilakan Kalau Jepang Mau Berinvestasi


SAMARINDA - Untuk ketigakalinya Gubernur Isran Noor menerima wawancara wartawan media yang berasal dari Jepang. Senin siang (14/10/2019), giliran tiga wartawan NHK (Nippon Hoso Kyokai) bertemu Gubernur Kaltim.

Mereka adalah Shinnosuke Kawashima (Kepala biro dan koresponden NHK) Kenichi Nishiyama (kameramen NHK) dan Fransiska Renatta (reporter). Beberapa pekan sebelumnya, Gubernur Isran Noor telah menerima wawancara wartawan Jepang lainnya dari Asahi Shimbun dan NNA Daily.

Menjawab pertanyaan pembuka dari wartawan NHK, Isran menyampaikan pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim bahagia mendapat kepercayaan untuk menjadi ibu kota negara baru, pengganti Jakarta.

Namun Isran menegaskan tidak ada request khusus kepada pusat untuk menyegerakan pembangunan ibu kota negara baru. 

"Pertama tentu kami bahagia, begitu juga rakyat Kaltim. Ga ada request. Tidak ada permintaan khusus. Kami siap saja bekerjasama. Lahan juga tidak ada masalah," kata Isran saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Demikian pula ketika ditanya apakah Kaltim bersedia jika para pengusaha Jepang ikut andil dalam rencana pembangunan kawasan ibu kota negara baru dan investasi lainnya di Kaltim, Isran mengaku Kaltim sangat terbuka dengan masuknya investasi dari negara mana pun dan dalam bidang apa pun.

"Boleh-boleh saja. People from every where please welcome. Sekarang bukan zaman dulu, merasa hebat sendiri. Kalau ada pengusaha swasta dari mana pun termasuk dari Jepang ingin berinvestasi, kenapa tidak. Silakan dimana mereka suka," tegas Isran.

Mantan bupati Kutai Timur ini juga menjelaskan berbagai kesiapan Kaltim untuk menjadi ibu kota negara baru. Termasuk kesiapan lahan yang seluruhnya adalah lahan milik negara. Seraya menunggu proses undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara baru ini, pihaknya juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi dan Penataan Kawasan Khusus Non-komersial.

"Kita akan buat pergub ini justru untuk melindungi para spekulan agar tidak mengalami kerugian. Karena semua yang akan kita atur ini adalah lahan milik negara,"  tegas Isran. (sul/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation