Kalimantan Timur
Isran Puji BPKP, Kondusif Bantu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dok.humaskaltim

SAMARINDA - Sebagai internal auditor pemerintah, selama ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim telah bekerjasama dan memberikan kinerja sangat baik dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai harapan masyarakat.

 

Diakui Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari setiap proses pembangunan memerlukan pengawasan optimal guna mewujudkan efektivitas arah dan sasaran.

 

"BPKP dapat memadukan fungsi pengawasan dan koordinasi tetap berpijak pada profesionalisme dan transparansi, sebagaimana semangat dalam paradigma kepemerintahan yang baik (good governance)," kata Isran Noor saat pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (17/6/2020).

 

Menurut Gubernur, pengawasan internal dan eksternal BPKP telah menunjukkan iklim kondusif. Terutama mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan publik.

 

Karena itu, BPKP diharapkan terus memantapkan fungsi pengawasan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Selain, memberikan masukan jika terjadi permasalahan di Pemprov Kaltim maupun kabupaten/kota.

 

"Kami yakin BPKP merespon segera atas dinamika dan permasalahan pengelolaan keuangan negara berdasarkan informasi akurat dan up to date. Terlebih di saat pandemi Covid-19 saat ini," ungkap Isran Noor.

 

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Supriyadi mengemukakan pihaknya akan terus membangun kerja sama dan sinergi, memberikan dukungan dan konsultasi terhadap berbagai kegiatan di Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota terkait akuntabilitasi keuangan dan pembangunan.

 

"Kita akan selalu aktif memberikan pembinaan dan komunikasi. Saat ini, masa Covid-19, tidak saja di Kaltim tapi Indonesia. Namun, saya dan kita semua tetap mendukung instansi vertikal dan pemerintah daerah mencapai opini laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kapabilitas APIP," tegas Supriyadi.(yans/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait