Isran Tuntut Dana Infrastruktur Yang Proporsional, Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI


BALIKPAPAN - Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kalimantan Timur secara khusus membahas pembangunan infrastruktur penunjang untuk kawasan ibu kota negara (IKN). Infrastruktur yang dimaksud perkembangan proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, Jembatan Pulau Balang dan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN).

Pembahasan dilaksanakan pada pertemuan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Rabu (4/12/2019). Pertemuan ini dihadiri Komisi V DPR RI, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDTT, mitra kerja Komisi V, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di kota-kota penyangga (IKN). Dia menggarisbawahi penanganan longsor dibeberapa titik ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda. Juga  percepatan penyelesaian Jembatan Pulau Balang yang menyisakan 4 tahapan lagi dari 28 tahap. 

"Pembangunan infrastruktur dan transportasi khususnya di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara harus dilakukan dengan baik dan terintegrasi sebab menjadi IKN. Pembangunan yang masif dalam tahun-tahun kedepan berdampak positif pada perkembangan daerah," kata Lasarus. 

Lasarus memberikan dukungan kepada Kaltim guna mendapatkan anggaran pusat lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. Selain, Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang terbesar terhadap pembiayaan negara. 

"Kami berupaya agar APBN sebanyak-banyaknya dapat kami bawa ke Kalimantan Timur. Semoga seluruh proses ini berjalan dengan baik. Karena se Kalimantan ini mendukung Kaltim sebagai IKN," tegas Lasarus. 

Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan apresiasi atas kunjungan spesifik Komisi V DPR RI, juga atas kehadiran Menteri PUPR dalam pertemuan ini. Isran meyakini apa yang diinginkannya dapat terwujud, yakni turunnya dana pusat untuk proyek-proyek besar dan strategis di Kaltim. 

"Sejak awal memimpin Kaltim, saya ingin tidak ada lagi dana APBD yang membiayai proyek besar, semua harus dari APBN. Saya bersama rakyat Kaltim menaruh harapan besar kepada Komisi V dalam hal pembangunan infrastruktur khususnya jalan, karena Kaltim masih tertinggal dari provinsi lainnya. Apalagi yang hadir ini semua orang Kalimantan, dan ada Menteri PUPR juga, jadi selesai ini pak ketua," ucap Isran.

Isran menegaskan Kaltim sangat setia kepada negara Republik Indonesia. Kaltim secara khusus memberikan kontribusi yang besar kepada pembiayaan negara dari sumber daya alam. 

"Harus ada perlakuan khusus untuk seluruh provinsi di Kalimantan. Dengan komitmen dari Komisi V ini memberikan harapan besar kepada Kaltim. Semoga Komisi V bisa memperjuangkan pembagian dana untuk infrastruktur yang proporsional untuk wilayah luar Pulau Jawa," harapnya. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur di Kaltim sudah sangat baik. Mulai dari bandara, pelabuhan, termasuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang. "Kaltim sudah jadi IKN, sudah dikunjungi ketua Komisi V. Maka ini akan menjadi mudah," ucap Basuki singkat. (her/yans/humasprovkaltim).

Berita Terkait
Government Public Relation