Jadi Acuan Inpres dan Model Nasional

* Penanganan Konflik  Sosial di Kaltim

 

BALIKPAPAN – Eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta konflik secara nasional secara kuantitatif  terus mengalami peningkatan. Selama 3 tahun sejak 2010-2012 terus bergerak naik, maka penanganan konflik sosial di Kaltim beberapa tahun lalu menjadi acuan model nasional bahkan Instruksi  Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kamtibmas.

 “Saya waktu mulai terjadi konflik di sini (Tarakan) telponan sama Gubernur Awang Faroek dan langkah-langkah yang diambil saat itu sangat bijak dan tepat, terutama dengan melibatkan seluruh tokoh-tokoh dan unsur masyarakat sehingga dijadikan model Nasional,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat malam silaturahmi Mendagri dengan Masyarakat Kaltim di Balikpapan, Jumat (8/2).

Bahkan lanjut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  secara khusus mengulas terhadap upaya dan kebijakan serta cara penanganan konflik horisontal yang terjadi di masyarakat Kaltim dapat dijadikan rujukan model penanganan di seluruh Indonesia. Karena pola penanganan dan kebijakan meredam konflik yang terjadi saat itu melibatkan seluruh komponen di daerah tidak saja dari kelengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kalangan di dalam lingkup pemerintahan tetapi melibatkan seluruh unsur masyarakat setempat.

Terinspirasi  keberhasilan pola penanganan konflik inilah maka beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat merumuskan bersama-sama untuk menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Penanganan Gangguan Dalam Negeri. Terhadap  penerbitan Inpres tersebut telah dilakukan sosialisasinya yang di tingkat Pusat saat Rapat Kerja Pemerintah 2013 di Jakarta.Bahkan, dihadirkan para Kapolda dan Pangdam serta Kajati dan Gubernur maupun Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Menurut Mendagri, Kaltim merupakan salah satu yang kondusifitas daerah tetap terjaga dan stabil. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar masyarakatnya terjalin dengan baik.

“Kita sangat terbantu dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Gubernur Awang Faroek beserta seluruh jajaran serta komponen masyarakat Kaltim, sehingga daerah ini tetap kondusif dan terjaga serta terpelihara kemanan dan kedamaian  daerah ini,” ujarnya.

Diakuinya, walaupun eskalasi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban

masyarakat semakin meningkat bahkan mudah terjadi disetiap daerah. Namun, pemerintah didukung seluruh masyarakat Kaltim tidak ikut terpengaruh untuk ikut-ikutan berkonflik.

Mendagri berharap kepada seluruh jajaran pemerintah maupun kabupaten dan kota terlebih masyarakat agar tetap waspada dan tetap kompak serta tidak mudah terprovokasi untuk menyulut terjadinya konflik di daerah.

Selain it, dengan terbentuknya daerah otonomi baru baik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu hendaknya berimbas pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menghindarkan dari permasalahan konflik masyarakatnya.

“Dalam tahun ini dan kedepannya, Kaltim bahkan juga beberapa daerah lainnya akan emnggelar pesta demokrasi berupa pemilihan gubernur maupun pemilihan bupti dan walikota. Kami berharap agar kondisi yang sudah kondusif ini tetap terjaga dan terpelihara dengan dukungan serta keterlibatan seluruh masyarakat Kaltim,” harap Gamawan Fauzi.(yans/hmsprov)

Foto: KALTIM KONDUSIF. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak memberi cindermata kain batik khas Kaltim kepada Menteri Dalam Negeri H Gamawan Fauzi. (masdiansyah/humasprov kaltim).

Berita Terkait
Government Public Relation