Jamin Keamanan dan Kelegalan Keluar Masuk Warga Perbatasan

Pemprov Usulkan Perubahan Border Cross Agreement (BCA) 2006

 

SAMARINDA Border Cross Agreement (BCA) 2006 antara Indonesia-Malaysia, perlu dilakukan peninjauan ulang dan penyesuaian, terutama terhadap accesses of area pada setiap exit/entry point (Pos Lintas Batas/PLB). Implementasi BCA berlangsung selama tujuh tahun terakhir sejak disepakati kedua negara.

Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim, AS Fathur Rahman, pada rapat kerja pembahasan usulan perubahan Border Cross Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia, yang dihadiri perwakilan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Polda Kaltim dan Korem 091/ASN, serta instansi vertikal dan SKPD lingkup Pemprov, di Ruang Maloy, Hotel Mesra, Selasa (2/4).

“Usulan perubahan BCA harus memperhatikan aspek keamanan, sosial budaya dan ekonomi, serta biaya (cost) saat membuka exit/entry point atau PLB yang baru. Faktor lainnya yang juga harus dipertimbangkan adalah daya ungkit terhadap sektor lain yang dapat memacu percepatan dan pemerataan pembangunan,” ujar Fathur.

Menurut dia, Pemprov Kaltim melalui Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) juga mengusulkan titik (jalur keluar/masuk) tradisional untuk bisa ditingkatkan menjadi PLB. 

“Penetapan PLB secara resmi memang perlu dilakukan agar dapat menjamin keamanan dan legalitas keluar masuknya orang dan barang di daerah tersebut, khususnya bagi warga Kaltim di perbatasan,” jelasnya.

Kondisi saat ini, berdasarkan BCA 2006, terdapat 10 buah PLB di tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Malinau (Long Nawang dan Apauping), Nunukan (Long Kayu, Long Midang, Nunukan, Sungai Pancang, Sei Manggaris, Labang dan Tau Lumbis), dan Kutai Barat (Lasan Tuyan).

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah dan pemekaran daerah di Malinau, Nunukan dan Kutai Barat, maka terjadi penambahan jumlah kecamatan yang memiliki batas laut dan darat dengan Malaysia. Sehingga Pemprov Kaltim merasa perlu mengusulkan pembukaan PLB baru di Kaltim.

Ada delapan PLB yang diusulkan oleh Pemprov Kaltim yakni tujuh PLB yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak (Long Midang-Ba’Kelalan, Lembudud-Bario, Long Layu-Pa’Dalih, Long Nawang-Long Busang, Apauping-Long Banga, Long Apari-Long Singut dan Long Bawan-Long Pasia). Sedangkan satu PLB berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, yakni Tau Lumbis-Pegatungan.

Sementara itu, Kasubdit Pengembangan dan Penataan Batas antar Negara Ditjen PUM, Ditjenpum Kemendagri, Waode Siti Armini Rere, mengungkapkan perlunya diadakan pertemuan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga pusat yang terlibat langsung dalam percepatan pembangunan di perbatasan, termasuk dalam hal perdagangan antar masyarakat perbatasan kedua negara.

Dijelaskan, sebelumnya pada 12 Februari 2013 telah dilakukan rapat di Ditjenpum Kemendagri, dalam rangka mengevaluasi kembali BCA 2006 antara Indonesia-Malaysia.

“Indonesia menginginkan usulan perubahan BCA 2006 dapat disepakati pada 2013 ini. Kita akan ambil peluang nanti saat pertemuan antar kepala negara. Walaupun target Malaysia pada 2014, namun kita mengupayakan secepat mungkin, karena untuk menjamin keamanan masyarakat kita, serta membackup BTA (Board Trade Agreement),” jelas Rere. (her/hmsprov).

Berita Terkait
Government Public Relation