Jangan Bebankan Anak Masuk Sekolah Favorit

Penerimaan Siswa Baru di Kaltim


SAMARINDA- Dinas Pendidikan Kaltim mengimbau agar seluruh orang tua siswa tidak memaksakan anaknya masuk di sekolah favorit ketika penerimaan siswa baru (PSB) di daerah tahun ini. Karena semua sekolah adalah sama, namun yang membedakan bagaimana pembinaan orang tua dan guru di sekolah terhadap anak, agar menjadi anak yang berguna bagi dirinya dan orang tua serta orang lain.
“Siapa yang tidak ingin anaknya masuk di sekolah favorit. Tetapi, karena keterbatasan kuota daya tampung siswa, tentu juga menjadi alasan agar tidak memaksakan anak tersebut masuk di sekolah favorit. Jadi, kami mengimbau agar orang tua jangan membebankan anak mereka untuk masuk di sekolah favorit,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim didampingi Kabid Pembinaan SMA dan SMP Dr H Asli Nuryadin dikonfirmasi baru-baru ini di Samarinda.
Menurut dia, paradigma tersebut seharusnya diubah. Diharapkan, orang tua dapat menerima anak mereka untuk memilih di mana saja sekolah yang diinginkan, sehingga hal itu tidak menganggu minat dan bakat yang dimiliki anak tersebut.
Dalam kurikulum baru hal tersebut juga dinilai penting, karena peminatan dari siswa diperlukan untuk memilih jurusan yang diinginkan. Sebab, hal itu dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Sehingga ketika di jenjang SMA dan SMK siswa tinggal memilih untuk masuk jurusan yang diinginkan.
“Dengan begitu anak-anak tersebut jangan sampai ikut-ikutan saja untuk masuk di sekolah yang lebih tinggi. Sebab, banyak juga anak-anak yang sukses, tanpa harus masuk di sekolah favorit,” jelasnya.
Saat ini diharapkan paradigma jurusan bukan favorit harus ditinggalkan. Misal, orang tua ingin anaknya untuk masuk jurusan IPA khususnya di jenjang SMA bukan di bahasa dan seni. Karena jurusan bahasa dan seni tidak bermanfaat dan tidak ada masa depannya.
Menurut dia, anggapan tersebut adalah salah. Sebab, hingga saat ini orang yang bekerja di jurusan bahasa dan seni yang lebih besar penghasilannya. “Jadi, itulah yang harus kita ubah, sehingga tidak ada paksaan bagi anak-anak untuk menentukan masa depan mereka,” jelasnya.(jay/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation