Pertemuan Presiden dengan Lima Gubernur Kalimantan
JAKARTA - Lima Gubernur se Kalimantan, diterima Presiden Joko Widodo untuk pemamparan hasil Musrenbang Regional Kalimantan. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, dipimpin koordinator Forum Kerjasama Repitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan, Teras Narang.
Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, menegaskan paparan terkait rencana pembangunan wilayah Kalimantan itu mendapat respon positif presiden Jokowi, termasuk berbagai rencana pembangunan di Kaltim.
Menurut Awang Faroek, paparan yang disampaikan adalah berbagai kegiatan pembangunan di Kaltim, yakni transformasi ekonomi, peningkatan infrastruktur serta sejumlah program strategis yang telah berjalan berkat dukungan penuh pemerintah pusat.
Sejumlah program tersebut, antara lain seiring dengan terbitnya PP Nomor 85 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Pembangunan jalan akses Kawasan Industri Maloy 17,5 kilometer yang saat ini telah terbangun satu jalur.
"Selain Itu, Kementrian Perhubungan juga telah memulai tahap awal pembangunan pelabuhan CPO Maloy sisi laut dan rencana pembangunan tanki timbun Crude Parm Oil (CPO/minyak sawit) pada 2015 oleh Kementrian Perindustrian yang saat ini lahannya telah siap," kata Awang Faroek Ishak, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (15/4)
Kemudian lanjut Awang adalah pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda 99,02 kilometer, bisa tuntas hingga 2018 dengan panjang 36,16 kilometer, yakni pada segmen satu dan lima.
"Penuntasan segmen satu sepanjang 25,07 kilometer akan dibangun melalui sistem pembiayaan proyek tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) APBD Kaltim 2015-2018 senilai Rp1,5 triliun. Pelelangan untuk segmen tersebut telah selesai dilaksanakan dan saat ini masih menunggu opini hukum kontrak," kata Awang.
Selanjutnya pembangunan Jembatan Pulau Balang untuk bentang pendek telah dilaksanakan melalui dana APBD Kaltim. Saat ini progressnya mencapai 85 persen. Sementara untuk bentang panjang, pendanaannya dilakukan melalui MYC APBN 2015-2019 senilai Rp1,4 triliun dan saat ini dalam proses lelang.
"Pelabuhan peti kemas kariangau, yang telah beroperasi sejak 2012 saat ini arus bongkar muatnya mencapai 143 ribu teus, melebihi yang direncanakan, yakni 129 ribu teus. Pada 2014 arus bongkar muat mencapai 183 ribu teus," ujarnya.
Selain itu, juga dipaparkan tentng pembangunan Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan, mahasiswanya saat ini dititipkan di Institut Teknik Surabaya (ITS) dan Insya Allah dengan keterbatasan fasilitas pada tahun akademik 2015 akan dimulai perkuliahn di kampus ITK Balikpapan.
"Selain ITK juga akan dibangun Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Tenggarong, Kukar. Sama halnya dengan ITK, kami mohon dukungan pembangunan kampus ISBI di mana kami telah menyiapkan lahan seluas 35 hektare," papar Awang.
Kemudian rencana pembangunan jembatan tol PPU-Balikpapan 6,34 kilometer yang akan didanai dengan pola Public Private Partnership (PPP). Selain itu Menteri Pekerjaan Umum telah menunjuk dan menetapkan PT. Waskita Karya sebagai pemrakarsa pebangunan Tekno Park.
"Maritime Tekno Park yang akan dibangun di Kawasan Industri Buluminung PPU, Mining/Smelter Tekno Park akan dibangun di Berau dan Agribisnis Tekno Park akan dibangun di Stiper Sangatta ," tandasnya.
Gubenur juga memaparkan Gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam di Kaltim, pada 19 Maret 2015 di istana negara dilaksanakan penandatanganan kesepakatan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia dihadapan Presiden RI dan Plt Ketua Komite Pemberantasan Korupsi RI. Kemudian ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi pimpinan daerah provinsi dan kab/kota se Kaltim.
"Kami sangat mendukung kebijakan Bapak Presiden tentang gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia. Karena hal ini sangat sejalan dengan perjuangan Pemprov Kaltim dan aspirasi masyarakat selama ini," kata Awang
Terkait soal ketahanan pangan, Kaltim memiliki luas areal pertanian existing seluas 56.913 hektare dari potensi lahan sawah 127.855 hektare, kemampuan menyuplai kebutuhan beras daerah hanya 67,46 persen atau setara dengan 271.417 ton beras atau masih kekurangan 130.949 ton. Sesuai RPJMD 2013-2018, kami mentargetkan swasembada beras pada 2018.
"Pemprov Kaltim siap dijadikan lumbung pangan dengan program Food dan Rice Estate seluas 200.000 ha. Dalam jangka pendek, kami memerlukan dukungan penyelesaian Bendungan Marangkayu di Kukar dengan potensi mengairi sawah 1.500 ha," katanya.
Selain itu juga dipaparkan kedaulatan energi ketersediaan listrik dengan sistem jaringan yang ada, yakni 467,19 MW, beban puncak 443,97 MW dan cadangan 25,9 MW belum mampu memenuhi pasokan listrik daerah. Rasio elektrifikasi di Kaltim pada 2014 sebesar 70,31 persen dengan target rasio elektrifikasi RPJMD Kaltim 2018, yakni 80 persen.
"Dalam upaya pengembangan listrik pedesaan, Kaltim telah mengembangkan potensi kelapa sawit yang bisa menghasilkan listrik 770.000 MW/thn pada 2020," paparnya.
Kemudian juga dipaparkan pembangunan kawasan strategis nasional wilayah perbatasan, Agenda Nawa Cita selanjutnya yang menjadi perhatian untuk diimplementasikan dan dicapai adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Agenda ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi kaltim untuk membuka keterisolasian kawasan perbatasan, dengan menghubungkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Long Pahangai dan Long Apari menuju Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu," kata Awang
Selanjutnya adalah soal Blok Mahakam, dimana berdasarkan data yang ada di blok Migas itu dihasilkan gas sekitar 1,6 miliar kaki kubik dan kondensat 67 kilo barel setara minyak. Sejak 1967 di operasikan Total E&P (Prancis) dan inpex coorporation (jepang).
"Karena itu, kami mohon dukungan Bapak Presiden, agar Kaltim mendapat kesempatan bersama pemerintah dalam pengelolaan Blok Mahakam,"kata Awang Faroek.(mar/es/hmsprov)
Foto: Presiden Jokowi menyambut Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak, di sela-sela pertemuan dengan lima Gubernur se-Kalimantan di Istana Negara. (Ist)
30 Januari 2018 Jam 17:31:26
Pemerintahan
23 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 November 2017 Jam 09:44:54
Pemerintahan
13 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Maret 2021 Jam 20:08:57
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:20:46
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:19:34
Kesehatan
01 Maret 2021 Jam 19:59:22
BNN
01 Maret 2021 Jam 19:59:07
Sumber Daya Manusia
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
25 Mei 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 Februari 2020 Jam 20:50:45
Sumber Daya Manusia
15 Februari 2020 Jam 22:38:05
Siaran Pers
05 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
17 Oktober 2019 Jam 22:14:36
Kerjasama Pemerintahan