Kalimantan Timur
Jumlah Anjal Menurun


SAMARINDA - Persentase anak jalanan (anjal), gelandangan pengemis dan pengamen di Kaltim berangsur menurun. Hal ini sebagai dampak terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen di Kaltim.
Perda tersebut dinilai sangat besar manfaatnya, sehingga mampu menurunkan persentase jumlah anjal, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kaltim, khususnya yang berada di ibukota provinsi, Samarinda dan juga di Kota Balikpapan. Pasalnya, biasa di persimpangan hingga 20 anak jalan maupun gelandangan pengemis, sekarang kondisinya mulai berkurang.
“Alhamdulillah persentasenya sudah menurun. Biasa kita lihat hingga 20 anak jalanan di setiap persimpangan, kini sudah mulai berkurang. Ada, tetapi hanya tiga hingga lima orang,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim Siti Rusmalia Idrus di Kantor Dinas Sosial Kaltim, Rabu (4/5).
Penurunan ini tidak lepas dari adanya sosialisasi yang terus dilakukan jajaran SKPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim di sejumlah daerah, khususnya di Balikpapan dan Samarinda. Karena, dalam perda tersebut juga menegaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku yang memanfaatkan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai anak jalanan atau peminta-minta.
Masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui sosialisasi perda tersebut ke masing-masing kabupaten/kota. Misal, Satpol PP, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) serta Dinas Sosial di kabupaten/kota memiliki tugas masing-masing, sehingga penanganan tersebut berjalan baik.
“Saat ini memang Samarinda dan Balikpapan masih terlihat ada anak jalanan maupun gelandangan pengemis. Sedangkan daerah lainnya, mulai Kutai Kartanegara, Bontang, Paser, PPU, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu tidak ada. Apalagi di Kutai Kartanegara sudah menerapkan kota layak anak, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang di jalan untuk mencari uang atau bekerja,” jelasnya. (jay/sul/es/humasprov

 

Berita Terkait
Government Public Relation