SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani membuka Rapat Koordinasi Bantuan Hukum (Bankum) dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2020, Kamis (5/11).
Rakor digagas Biro Hukum Setdaprov Kaltim digelar di Ballroom Mahakam 2 Hotel Harris Samarinda diikuti 50 peserta dari bagian/bidang yang menangani Bankum dan RANHAM provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltim.
Kegiatan satu hari ini menghadirkan narasumber Direktur Kerjasama HAM Kemenkum HAM RI Bambang Iriana Djajaatmadja dan Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah II Direktorat Jenderal HAM RI Sofia Alatas dan Hakim PTUN Samarinda Ayi Solehudin.
Menurut Sa'bani, pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah dan lembaga pemerintah di bawahnya dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan.
Sa'bani mengaku bangga masyarakat sudah mengerti dan memahami hukum sehingga setiap permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum.
"Menyikapi perubahan ini, tentunya aparatur Pemerintah harus menyiapkan diri agar setiap permasalahan hukum mampu diselesaikan dengan baik dan mencerminkan rasa keadilan," katanya.
Sa'bani mengungkapkan penyelesaian sengketa dapat ditempuh berbagai cara, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun, lanjutnya, jika menempuh proses hukum (pengadilan) banyak hal perlu dipertimbangkan, terutama bagi masyarakat. Sedangkan menempuh di luar pengadilan, bisa diupayakan bersifat win win solution dan fleksibel.
"Upayakan penyelesaian sengketa pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi rasa keadilan," pesannya.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Rozani Erawadi mengemukakan Rakor dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam beracara dan menangani perkara di pengadilan negeri maupun pengadilan TUN.
"Sebab, hingga saat ini masih ada perkara-perkara antara pemerintah dengan pihak lain yang diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan)," ungkapnya.
Sementara itu, Rakor RANHAM ujarnya sangat penting untuk meningkatkan penilaian pelaporan terhadap pelaksanaan RANHAM di provinsi, kabupaten dan kota. (yans/ri/adv)
11 Juni 2020 Jam 22:46:30
Rapat Koordinasi Pemerintah
22 Oktober 2020 Jam 19:29:09
Rapat Koordinasi Pemerintah
21 Januari 2020 Jam 08:18:04
Rapat Koordinasi Pemerintah
26 Agustus 2020 Jam 23:00:22
Rapat Koordinasi Pemerintah
24 Januari 2020 Jam 14:54:38
Rapat Koordinasi Pemerintah
15 Januari 2021 Jam 19:29:02
Penanggulangan Bencana
15 Januari 2021 Jam 19:27:59
Berita Acara
15 Januari 2021 Jam 08:50:29
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 Januari 2021 Jam 21:31:23
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13 Januari 2021 Jam 14:55:24
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
08 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Agustus 2018 Jam 18:59:54
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Juni 2020 Jam 21:14:37
Kesehatan
18 Maret 2014 Jam 00:00:00
Kearsipan