Kabupaten/Kota Pro Aktif Perbaiki Data FSVA

SAMARINDA – Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) menerbitkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA). Namun untuk akurasi data maka kabupaten/kota harus pro aktif menyampaikan data daerahnya.
“Pengelolaan program ketahanan pangan yang efektif  memerlukan informasi yang akurat dan tertata dengan baik. Karenanya, setelah tersusun peta (FSVA) maka kabupaten/kota harus tetap pro aktif menyampaikan data terbaru guna melengkapi informasi dan perbaikan peta,” ujar Kepala BKPP Kaltim H Fuad Asadin didampingi Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan H Syarfiddin, Selasa (9/7).
Menurut dia, upaya untuk mendapatkan informasi tersebut dilakukan dengan melakukan monitoring situasi ketahanan pangan wilayah.  Salah satu instrumen monitoring situasi ketahanan pangan melalui penyusunan dan pengembangan peta situasi ketahanan pangan. 
Penyusunan peta mengacu pada tiga aspek yakni ketersediaan, distribusi  dan konsumsi (pemanfaatan) pangan. Secara lebih rinci digambarkan ke dalam beberapa indikator  masalah kerentanan terhadap kerawanan pangan.
Untuk mempertajam analisis dan pencapaian target pembangunan peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan, maka Peta atau FSVA telah disusun sampai ke tingkat desa.
Diharapkan dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan akan meningkatkan efektivitas pemantauan dan penanganan kerawanan pangan. Sehingga Peta tersebut dapat dijadikan referensi untuk memformulasikan kebijakan ketahanan pangan yang tepat .
“Adanya Peta (FSVA) 2012 sampai ke tingkat desa akan menjadi referensi bagi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan ketahanan pangan secara tepat menggunakan analisis yang lebih tajam,” ungkapnya.
Ditambahkan, ke depan, guna menghasilkan Peta yang lebih baik dan akurat maka  semua pihak baik lembaga/instansi di lingkup Pemprov Kaltim serta kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan dan kerjasama mereka dalam bentuk informasi terbaru tentang berbagai kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan terkait kerentanan dan kerawanan pangan. (yans/hmsprov)

///Foto : Fuad Assadin


 

Berita Terkait
Government Public Relation