Kajian Teknis dan Akademis Bisa Dipadukan dengan Kearifan Lokal

Sistem Tanda Bahaya Bencana

SAMARINDA – Hasil kajian teknis maupun akademis yang didukung dengan teknologi tinggi terhadap potensi ancaman bencana maupun banjir yang dilakukan suatu lembaga penelitian hendaknya dipadukan dengan kearifan lokal, sehingga sistem yang akan dibangun dapat berfungsi dan dimanfaatkan maksimal.
“Kajian teknis terhadap potensi bencana alam oleh lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan kondisi dan  lingkungan masyarakat atau kearifan lokal,” ungkap Wakil Gubernur H Farid Wadjdy pada Rapat Kajian Teknis dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir di Ruang Tepian 2, Selasa (26/11).
Sehingga terbangun peran serta masyarakat setempat seiring dengan sistem yang dibangun pemerintah guna mengantisipasi ancaman bencana alam, termasuk banjir dapat berfungsi optimal serta dimanfaatkan secara berkesinambungan.
Sesuai amanat Undang-undang Nomor  24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,  memberi tugas  pada pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat di wilayahnya masing-masing dari ancaman bencana.
Karenanya, pelibatan masyarakat sebagai upaya mengurangi risiko bencana sekaligus upaya membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana termasuk bahaya banjir.
Program pengurangan risiko bencana dari pemerintah perlu didukung seluruh pihak baik dunia usaha dan masyarakat maupun LSM, sehingga mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih terencana, terarah, terpadu, efektif, efisien dan menyeluruh.
“Memaduserasikan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan akan mendorong terciptanya kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih peka terhadap risiko bencana, terutama adanya keterlibatan seluruh pihak dan pemangku kepentingan,” harap Farid Wadjdy.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kaltim H Wahyu Widhi Heranata mengemukakan Pemprov Kaltim melalui Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bekerjasama dengan lembaga pengkajian pusat telah melakukan kajian teknis penanggulangan bencana.
“Pemprov melalui BPBD melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan kegiatan penyusunan data base dan pemetaan rawan bencana,” ujar Wahyu Widhi Heranata.
Rapat  Kajian Teknis Penanggulangan Bencana diikuti 75 peserta terdiri kepala BPBD kabupaten/kota serta SKPD terkait se-Kaltim dan Kaltara serta TNI/Polri. Rapat dihadiri tim BPPT yang dipimpin Direktur Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana Isman Justanto.(yans/hmsprov)

//Foto: Wagub Farid Wadjdy (kiri) memperhatikan Direktur BPPT Isman Jusnanto (dua dari kiri) menjelaskan sistem kerja alat Early Warning System  Bahaya Banjir.(masdiansyah/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait