Kaltim akan Launching PIHPS

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim H Nazrin. Pemprov Kaltim akan melaunching keberadaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Provinis Kaltim.(umar/humasprovkaltim)

SAMARINDA – Pemprov Kaltim akan melaunching keberadaan Pusat Informasi Harga  Pangan Strategis (PIHPS) Provinis Kaltim. Untuk itu dilakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan grand launching yang digelar di ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (9/11). Persiapan pelaksanaan grand launching PIHPS merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim H Nazrin mewakili Asisten Perekonomian  dan Adminitrsia Pembangunan Setdaprov Kaltim H Ichwansyah, saat membuka rakor tersebut. "Tujuan Rakor PIHPS Kaltim adalah untuk mengetahui  ketersediaan  atau stok bahan pokok penting, teramsuk komoditi harga  pangan  pada masing-maisng 10 kabupaten/kota di Kaltim, sehingga dengan masukan tersebut, kita dapat merumuskan roadmap pengendalian inflasi daerah," kata Nazrin. 

Melalui PIHPS lanjut Nazrin, langkah-langkah penanganan inflasi  diantaranya juga harus dilakukan dengan melakukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan pasokan dan distribusi pangan.

Termasuk pula perlunya dukungan Bank Indonesia untuk memperkuat kebijakan dan koordinasi guna memastikan ketersediaan, kecukupan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. "Selain itu, melalui PIHPS dimaksudkan untuk pengembangan inovasi kerjasama antar daerah untuk memitigasi inefisiensi distribusi barang. Distribusi barang, komoditas paling banyak terjadi satu arah sehingga biaya logistik dibebankan kepada harga komoditas yang dijual di daerah tujuan. Dengan adanya masukan dari berbagai daerah, tentu kita harapkan dapat mengendalikan inflasi di daerah, "papar Nazrin.

Pada rakor yang juga dihadiri Asisten Ekonomi Setkab Paser, BI Kaltim, para Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten  dan Kota serta lembaga dan instansi terkit tersebut, juga dilakukan dialog dan tanya jawab permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengendalian inflasi, seperti ketersediaan bahan pokok, ketersediaan BBM dan gas, maupun permasalahan inftrastukrtur jalan sebagai sarana dalam memperlacar arus transportasi bahan kebutuhan pokok. (mar/ri/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation