Kaltim Akan Tempatkan Warga Transmigrasi di Kawasan Pulau Terluar

Kaltim Akan Tempatkan Warga Transmigrasi di Kawasan Pulau Terluar

BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim  akan menempatkan warga, melalui program  transmigrasi di sejumlah pulau kecil terluar di Kaltim  yang belum  berpenduduk,  termasuk di kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

“Terkait dengan program transmigrasi tersebut akan bekerja sama dengan jajaran TNI, sebagai upaya menjaga dan menegakan kadaulatan negara di pulau-pulau terluar dan sejumlah kawasan di perbatasan,” kata  Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak  pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan  Pedalaman Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Tepencil yang digelar  Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah  (BPKT2DT) Kaltim di Balikpapan, belum lama ini.

Melalui program transmigrasi itu,  selain untuk mendukung pemerintah mensejahterakan rakyat, juga  untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Awang Faroek Ishak.

  Program ini akan segera diwujudkan agar penguasaan terhadap pulau-pulau kecil terluar di Kaltim oleh negara lain tidak terulang, sebagaimana yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan.

  "Semua pulau terluar harus diberi nama dan ada penghuninya, untuk mewujudkan hal itu, paling tepat melalui program transmigrasi khusus," ujarnya.

  Awang mengatakan, terkait dengan program tersebut telah dilakukan pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar serta mengupayakan dukungan TNI.

Keberadaan warga atau masyarakat Indonesia di sejumlah kawasan terpencil dan pulau-pulau terluar, sangat berarti,  sebagai bukti kedaulatan NKRI. Hal ini merupakan pembelajaran  dari kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang  akhirnya jatuh dan menjadi milik Malaysia, karena Indonesia kalah secara hukum  akibat pulau tersebut tidak ada penduduk Indonesia yang  menempati kawasan tersebut.(sar/es/hmsprov).

///FOTO :  Dr H Awang Faroek Ishak

Berita Terkait