Kaltim Bertekad Membangun Kedaulatan Pangan

SAMARINDA - Pada 1994 Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Kejayaan itu tidak bisa dipungkiri juga berkat peran para penyuluh pertanian.  Namun kondisi pertanian sekarang semakin miris karena  hampir semua produk pertanian mulai beras hingga garam harus diimpor.  
"Dengan kondisi tersebut kedaulatan dan kemandirian  pangan perlu terus ditingkatkan demi kejayaan pertanian, apalagi negara kita memiliki pakar-pakar pertanian yang andal baik di kampus maupun praktisi di lapangan," kata Plt Ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kaltim,  H Ibrahim usai pelantikan pengurus Perhiptani Kaltim periode 2013-2016 di GOR Unmul, Senin (30/9).   
Meskipun tantangan sektor pertanian kedepan semakin komplek, kemampuan petani harus tetap ditingkatkan. Sebab  Negara yang berdaulat dalam pangan, akan menjadi  negara kuat dan selanjutnya akan berpengaruh pada kedaulatan NKRI.  
Saat ini Kaltim sedang giat-giatnya mewujudkan kemandirian pangan. Hingga 2012 lalu, Kaltim masih kekurangan  beras mencapai 77 ribu ton.  Diharapkan pada 2014 kebutuhan beras Kaltim sudah terpenuhi dengan kemampuan produksi lokal.   
"Sumbangan PDRB dari sektor pertanian hanya 5,86 persen. Meski demikian  50 persen tenaga kerja terserap di sektor ini. Sektor pertanian harus kita pacu terus," ujarnya.  
Pada kesempatan itu Ibrahim meminta seluruh pengurus Perhiptani untuk kompak  bersama-sama pemerintah membangun sektor pertanian, serta menjadi pelopor pertanian yang andal demi terwujudnya  swasembada beras di Kaltim.  
"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Kaltim yang merekrut 420 mahasiswa untuk  dididik menjadi penyuluh pertanian di Fakultas Pertanian Unmul,” imbuh Ibrahim.  
Ibrahim mengajak agar seluruh komponen Perhiptani Kaltim mampu menyusun kekuatan dan kompak, tidak banyak bicara namun membuktikan kinerja untuk  membimbing petani yang tangguh dengan kerja keras dan ihklas.  
"Perhiptani murni perhimpunan  organisasi  pertanian tidak ada kaitannya dengan organisasi politik tertentu dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu tetapi murni untuk pertanian yang bertujuan memajukan pertanian di Kaltim pada khususnya dan Indonesia pada umumnya," demikian Ibrahim. (sar/hmsprov).


 

Berita Terkait
Government Public Relation